Farida dan Kampung Janda

PEREMPUAN itu mengenakan pakaian dan jilbab serba hitam. Dia adalah Farida Hariyani, 48 tahun, seorang insinyur pertanian yang memilih menjadi aktivis perempuan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Farida mengawali perjalanannya dengan melakukan advokasi terhadap Desa Cot Keng, yang dikenal dengan sebutan Kampung Janda karena aksi tentara menghabisi para lelaki di sana. Peristiwa ini terjadi pada awal tahun 1990. Minggu, 7 Juni 2014 lalu, kami bicara panjang lebar di ruang tamu rumahnya di Kompleks Perumnas Rawa, Kecamatan Pidie.

“Saya melihat kekerasan terhadap masyarakat dilakukan oleh negara. Manusia, kan, punya hak hidup. Tiap pulang kampung, selalu ada bunyi senjata menyalak. Pagi-pagi orang berbisik-bisik: Semalam ada yang dipukul? Ada yang ditembak?” kata Farida, mengenang serangkaian kejadian di kampung halamannya. “Saya tergugah. Rasa-rasanya ayam mati saja tidak begitu.”

Farida lahir di Ulee Glee, Kecamatan Bandar Dua, Pidie Jaya pada 15 Januari 1966. Sebelum pemekaran pada tahun 2007, Pidie Jaya merupakan bagian dari Kabupaten Pidie. Lulus SMA Mugayatsyah Banda Aceh tahun 1985, Farida meneruskan studinya di Universitas Iskandar Muda Banda Aceh, Fakultas Pertanian, Jurusan Budidaya Pertanahan. Menjelang kelulusan, Farida sering pulang kampung ke Pulo Ulee Glee karena harus mengerjakan praktik lapangan sekaligus menyusun skripsi. Saat itulah, dia melihat segala bentuk kesewenang-wenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap masyarakat.

Saat itu, desa-desa diberi kode: putih, merah, dan hitam. “Putih artinya tidak ada GPK, merah banyak GPK, sedangkan hitam adalah desa yang harus diawasi terus. Desa tempat saya tinggal kebetulan putih,” kata dia.

GPK alias Gerakan Pengacau Keamanan adalah sebutan yang diberikan kepada Gerakan Aceh Merdeka (GAM) oleh TNI. Julukan tersebut dimaksudkan sebagai label buruk untuk GAM. Tapi, nyatanya, GAM tetap popular di tengah-tengah masyarakat.

Farida membenarkan letak jilbabnya, lalu meraih toples di depannya. Sesaat kemudian, ditingkahi suara renyah kue kering, dia menuturkan hal yang melatarbelakanginya menyuarakan HAM dan mendampingi korban pemerkosaan serta tindak kekerasan.

Pada tahun 1992, seorang keponakan laki-laki Farida yang tinggal di Medan, Sumatera Utara, pulang kampung. Berkali-kali Farida mengingatkan keponakannya itu untuk tidak keluar rumah lantaran keadaan rawan.

“Kamu baru pulang, tidak boleh keluar sembarangan dulu.”

“Suntuk di rumah. Memangnya kalau tidak salah, akan dipukul?”

Farida tak mampu menahan niat keponakan laki-lakinya itu untuk pergi ke pos jaga, sekadar nongkrong dengan para pemuda desa. Sekitar pukul 20.00 WIB, melintas tiga tentara. Saat itu, setiap ada tentara yang lewat, masyarakat harus menyapa atau menegur tentara-tentara tersebut. Namun, malam itu, keponakan Farida dan kawan-kawannya lalai, barangkali karena terlalu asyik main catur. Tiga tentara lalu memanggil kawan-kawan mereka. Para pemuda desa dan keponakan Farida disuruh masuk parit ukuran tiga meter, lalu ditarik ramai-ramai. Karena badannya besar, ia kesulitan keluar. Bahunya lecet-lecet dan berdarah. Ia pulang lebam-lebam dan basah, sisa dimandikan dengan air comberan.

Farida baru tahu keponakannya dihajar dan dikerjai tentara tatkala mendengar suara air di kamar mandi tengah-tengah malam. “Cek, betul seperti Cek bilang,” ujar Farida, menirukan ucapan keponakannya saat itu.

Cek adalah panggilan untuk adik ibu atau adik ayah dalam bahasa Aceh.

Tak hanya main hajar, tentara juga bisa menggunakan harta-benda penduduk kampung sesuka mereka. Suatu kali, ada perintah dari Keuchik (kepala desa) untuk mendata kekayaan penduduk kampung; TV, motor, bahkan sepeda. Farida protes.

“Untuk apa semua ini, Pak Keuchik?”

“Disuruh tentara!”

“Iya, tapi untuk apa?”

“Saya tidak tahu.”

Rupanya, ujar Farida, tentara menggunakan harta-benda milik masyarakat tersebut untuk bersenang-senang. Motor keluarganya disuruh isi oli dan minyak penuh, lalu dibawa pergi. TV di rumah juga diambil. Dengan geram, Farida mengintip ke mana kendaraannya dibawa. Ada tentara yang rupanya belum bisa bawa motor, sambil operasi baru belajar. Ada pula yang pakai motor untuk memboncengkan perempuan. Farida bertanya pada dirinya sendiri, “Ada apa ini? Ditindas luar biasa! Tentara pinjam selama 10 hari. Kadang-kadang ada yang dibawa pulang sebulan, tak boleh tanya-tanya. Ada yang hilang juga.”

Sebuah insiden akhirnya memutus habis kesabaran Farida: sandal adiknya hilang saat tentara datang mengambil motor. Dia yakin sandal itu diambil tentara karena di kampung mereka tidak pernah ada barang hilang. Farida semakin yakin sebab saat ke meunasah (surau), ia melihat si tentara memakai sandal milik sang adik. Dia lalu memutuskan pergi ke pos tentara untuk melaporkan hal tersebut kepada komandan. Karena motornya masih diambil, Farida naik sepeda. Dia juga tak bilang-bilang pada keluarga. Di depan pos, dia melihat beberapa tentara tengah berseloroh antara satu sama lain. Farida menyapa mereka dalam bahasa Indonesia. Tentara senang pada penduduk yang bisa bahasa nasional. Di Aceh, pada saat konflik, tak bisa berbahasa Indonesia adalah sebuah petaka!

“Ada apa, Dik?” tanya seorang tentara, setengah merayu.

“Saya mau jumpa komandan.”

“Untuk apa? Sama kami saja.”

“Nggak! Saya ada perlu sama komandan. Bisa panggil sebentar?” Farida sengaja bernada ketus.

Komandan tentara keluar menjumpai Farida.“Pak, sepeda motor saya dipinjam berapa hari lagi? Saya, kan, mau pakai. Saya juga mau mengabdi pada negara, pada kampung saya. Saya ini orang pertanian. Saya mau kasih penyuluhan,” kata Farida.

Si komandan membuka catatan, mengecek jadwal pengembalian motor. Farida menyeletuk, “Yang anehnya lagi, Pak, sambil ambil motor saya, nyuri sandal juga.”

“Ah, nggak mungkin,” komandan tentara kaget mendengar kata-kata Farida. Kebetulan, ada sandal adiknya di atas anak tangga. Farida mengambil sandal tersebut dan menyodorkannya ke wajah si komandan, yang terperanjat dan langsung memanggil anak buahnya. Ia menampar si tentara yang mencuri sandal adik Farida. “Bapak tak usah tampar-tampar dia di depan saya. Bapak ajari saja anak buah bapak, jangan ada lagi kejadian seperti ini.” Farida berkata, dingin.

Kira-kira dua bulan setelah kejadian itu, datang lagi kabar yang membuatnya marah. Seorang penjaga kebun kelapa milik keluarga menjumpai ibunya dan berkata, “Mi Wa, pohon kelapa di kebun dipotong tentara.” Farida berang. “Mereka (tentara-Red) tidak bilang apa-apa. Abang saya baru pulang dari Jakarta. Kata dia, ‘Jangan pergi ke pos tentara, nanti diperkosa.’ Saya jawab: ‘Saya kemarin duduk di tempat terima tamu.’”

Farida ternyata ingin melabrak komandan tentara. Kali ini bukan komandan tentara di desa, tapi di kecamatan. Pasalnya, menurut si penjaga kebun, pohon-pohon kelapa yang ditebang untuk program ABRI masuk desa. Sebelum pemisahan antara TNI dan Polri pada 1999, keduanya tergabung dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Farida menghadap komandan dan berujar dengan nada tinggi, “Saya punya kebun kelapa dan sekarang di kebun itu sudah bisa main bola. Kami sebenarnya mengizinkan dipotong untuk kepentingan umum, asalkan minta izin.”

“Oh,” kata komandan tentara tersebut, setelah mengingat-ingat ihwal tersebut, “Warga di situ bilang itu punya orang kaya. Kata mereka boleh.”

“Kalau orang miskin mana ada kebun kelapa. Batang kelapa tidak tumbuh sendiri, Pak, yang tanam manusia.”

“Jadi bagaimana?”

“Ya, bayarlah. Ayah saya tentara juga. Lebih gagah dari Bapak,” kata Farida, menceritakan kembali kejadian tersebut dengan tertawa lepas.

Ayah Farida, Muhammad Daud Bugis, sebelumnya adalah Tentara Darul Islam di bawah pimpinan Teungku Daud Beureueh. Setelah Teungku Daud Beureueh turun gunung, tentara-tentara DI/TII diterima sebagai TNI. Muhammad Daud Bugis juga pernah menjabat sebagai camat. Setelah mendapat uang ganti rugi, Farida pun pulang. Tanpa dinyana, desa tempat tinggalnya gempar karena Farida pergi ke pos tentara. Ibunya, Fatimah, memarahinya. Ayahnya lebih marah lagi. Farida sampai harus menjelaskan berkali-kali, dia hanya menuntut ganti rugi atas pohon-pohon kelapa yang ditebang oleh TNI.

“Katanya, Bapak tentara, pemberani,” kata Farida pada ayahnya. “Anak tentara, kan, harus berani juga.”

“Tidak ada berani-berani! Duduk di rumah!” Ayahnya menghardik.

Rasa geram dan pahit karena diperlakukan tak adil oleh tentara, semakin menjadi-jadi ketika Farida menjumpai kenyataan di Cot Keng, sebuah desa yang terletak di kaki bukit di kawasan Ulee Glee, Kecamatan Bandar Dua, Pidie Jaya, sekitar 175 km timur Banda Aceh. Daerah ini dicapai sekitar tiga jam berkendara dari Ibu Kota Provinsi Aceh. Nama desa tersebut, berasal dari kata Cot, yang berarti puncak; dan kereng: kering. Penduduk di Cot Keng, pada awal 1990-an sekitar 168 jiwa, dengan jumlah pria hanya sekitar sebanyak 21 orang. Mereka habis dibantai tentara.

Minggu, 29 Juni 2014, saya menyambangi desa yang dijuluki “Kampung Janda” itu. Spanduk Calon Presiden Prabowo-Hatta terpampang di sejumlah pagar kebun milik warga. Jalan di sejumlah desa di kawasan Ulee Glee kebanyakan telah teraspal. Tapi, jalan menuju Cot Keng masih berkerikil dan berbatu. “Masih dalam proses. Akan diaspal,” kata seorang warga yang saya temui di pos jaga. Stiker bergambar Prabowo-Hatta dengan kopiah hitam dan gambar Burung Garuda merah ditempel di pos jaga itu.

Saya pergi ke kios di dekat pos jaga, membuka obrolan dengan sejumlah pria di tempat tersebut, sekaligus mengutarakan niat kedatangan saya. Tiba-tiba, seorang pembeli menyambar obrolan kami. “Itu,” kata dia, seraya menunjuk spanduk Prabowo-Hatta di pagar kebun, “pembunuh orang Aceh.”

Si pemuda itu lalu menghidupkan mesin sepeda motornya dan berlalu.

Tak sulit menggambarkan Cot Keng. Ia tak jauh berbeda dengan desa-desa lain di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya, Aceh. Pohon pinang, kelapa, kedondong, cokelat, dan pohon pisang—paling tidak, satu dari jenis pohon tersebut—ada di setiap rumah warga. Sawah diapit oleh bukit-bukit yang berkelok-kelok. Permukaan tanahnya landai.

Saya menemui Juwairiyah Ismail, 65 tahun. Dia berperawakan kecil dan berkulit gelap. Nada bicaranya nyaring dan meledak-ledak. Dia adalah salah satu korban konflik yang dibawa Farida ke Jakarta. Seorang lagi, Siti Aminah, tak bersedia diwawancarai. Dari Juwairiyah saya mendapatkan keterangan yang sama dengan apa yang diutarakan Farida, ihwal pembunuhan sejumlah lelaki di desa tersebut. Ibu empat orang anak itu berbicara dalam bahasa Aceh sepanjang wawancara.

Pada hari ke-29 puasa, Senin tahun 1990, kata Juwairiyah, masyarakat di Cot Keng mengumpulkan uang untuk menyiapkan bubur di meunasah. “Di sini jika satu hingga 29 puasa, itu, masak kanji. Tapi kalau tutup puasa (29 puasa-Red), kami buat bubur,” kata dia, mengenang peristiwa 24 tahun silam. Tapi, tutur Juwairiyah, saat tentara menggeledah orang-orang di pos jaga tepat pada Hari Raya Idul Fitri, malapetaka itu datang. Di saku Munir, sekretaris desa, tentara menemukan secarik kertas bertuliskan “sumbangan”. Munir adalah suami Siti Aminah.

“Kami kumpulkan uang buat bubur. Dikira tentara, itu sumbangan untuk GPK,” ungkapnya. “Semua dicari. Enam orang dihabisi. Munir ditangkap hari itu juga. Jasadnya lebih dari seminggu baru ditemukan. Sedangkan Pak Keuchik ditembak di Keude Ulee Glee. Jasadnya ditemukan di Blacan, Meureudu.”

Suami Juwairiyah, Yusuf bin Muhammad Ali ditembak saat sedang bekerja di sawah. Sejumlah lelaki lainnya memilih lari meninggalkan kampung dengan hanya berbekal baju yang ada di badan. Istri mereka menganggap mereka telah meninggal. Diculik dan dibunuh! Setelah Keuchik Hanafiah alias Abu Cut meninggal, TNI menunjuk Muhammad Sufi Husein sebagai penggantinya. “Saya tak punya pilihan. Kalau tidak mau, akibatnya tak sanggup saya bayangkan,” kata pria kelahiran 1947 itu.

Dia mengenang saat-saat sulit menjadi kepala desa di Cot Keng dari tahun 1990 hingga 1998. “Orang dipukul sampai pingsan, disuruh kasih air. Ketika terjaga, dipukul lagi,” kata dia. Saat TNI masih mencari-cari sejumlah nama pada secarik kertas celaka itu, selama tiga hari tiga malam Husein tidur di atas pohon mangga di depan rumahnya. “Tiap disuruh ambil mayat, mayat-mayat itu harus dibawa pulang dengan gerobak sorong,” ujarnya. “Saat itu tak seramai sekarang. Hanya ada 30 Kepala Keluarga (KK).”

Farida pulang-pergi Banda Aceh-Ulee Glee untuk merampungkan skripsi. Pada suatu sesi konsultasi dengan pembimbingnya, Ir Abdul Gani Nurdin, Farida tak bisa berkonsentrasi. Dia teringat kekejaman yang terjadi di Kampung Janda. Farida kemudian menceritakan perihal tersebut pada Abdul Gani Nurdin, yang lekas tertarik. Sejak itu, mereka tak lagi banyak membahas tentang tugas akhir. Farida lalu memutuskan bekerja di Yayasan Masyarakat Desa (Yadesa) yang diketuai oleh pembimbingnya itu.

Tugas mulanya adalah mencatat kasus pelanggaran HAM, pemerkosaan, dan tindak kekerasan di Cot Keng, juga menjadi penyuluh. Farida menjadi pegawai honorer di Dinas Kehutanan Pidie. Dia mengajar masyarakat Cot Keng membaca. “Kadang sepeda motor jatuh rantai,” kenang Farida. “Pakai lampu minyak, itu masih. Akhirnya di desa tersebut bisa masuk air bersih.”

Farida juga fokus pada pengembangan ekonomi. Pasalnya, sepeninggal suami, para perempuan Cot Keng kebingungan bertahan hidup dengan anak-anak. Hidup mereka masih sangat bergantung pada suami. Farida membina mereka. “Kalau bilang HAM pada tentara, mana boleh masuk ke kampung itu. Harus penyuluhan.”

Setelah reformasi, Farida dan Abdul Gani Nurdin berniat membongkar kejahatan negara terhadap masyarakat di Kampung Janda. “Farida, kita tunjukkan ke seluruh negeri. Bawa korban ke negara, biar negara tahu ada kekerasan yang negara lakukan,” kata Farida, menirukan ucapan Abdul Gani Nurdin padanya saat itu.

Mereka tidur di rumah Munir Said Thalib di Bekasi. Waktu itu tahun 1998. Di Jakarta masih ada asap bekas pembakaran, sisa demonstrasi menuntut Soeharto mundur. Farida dan Abdul Gani Nurdin pergi ke Komnas HAM. Sayang, data yang mereka bawa ditolak karena berasal dari tahun 1990, sedangkan Komnas HAM baru berdiri tahun 1993. Mahasiswa Aceh di Jakarta marah. Kursi ditendang, kantor diobrak-abrik. Barulah data yang mereka ajukan diterima.

Siti Aminah sehari dua kali pingsan. Perempuan itu trauma.

Akhirnya data sudah masuk DPR, Mabes ABRI, dan Komnas HAM. Mereka berkata akan pikirkan Aceh. Ketika pulang, Munir minta surat pada Mabes ABRI agar Farida dan warga kampungnya dilindungi. Tak ada handphone. Lima belas hari kemudian, DPR RI turun ke Aceh. Farida diundang. Munir Said Thalib adalah aktivis dan pejuang HAM Indonesia. Ia meninggal karena diracun arsenik dalam penerbangan menuju Belanda untuk melanjutkan studi masternya di bidang hukum.

Malam kedua mereka di Jakarta, Ghazali Abbas Adan yang saat itu anggota DPR RI asal Aceh menjemput Farida, Abdul Gani Nurdin, dan kedua korban: Juwairiyah Ismail dan Siti Aminah di rumah Munir. Kemudian dia membawa mereka ke rumah dinas di Kalibata. “Saya fasilitasi mereka. Fraksi PPP mendesak DPR RI. Lalu terbentuklah Tim Pencari Fakta (TPF-Red). Papua satu tim dan untuk Aceh satu tim,” kata Ghazali Abbas Adan, Selasa, 17 Juni 2014.

Dalam kunjungan ke Aceh saat itu, Ghazali Abbas Adan bertindak sebagai penerjemah dari bahasa Aceh ke bahasa Indonesia, dan sebaliknya. Dia merasa berterima kasih kepada Farida. Kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang sebelumnya belum pernah terdengar, terkuak. “Sebagai dewan yang mewakili Aceh, saya sambut mereka,” ujar Ghazali. “Kami ingin seluruh Indonesia tahu ada pelanggaran HAM berat di Aceh.”

Pada Pemilu Legislatif 2014 lalu, Ghazali Abbas Adan terpilih sebagai anggota DPD asal Aceh.

“Terima kasih ya, Pak, sudah ke sini. Bapak ke lapanganlah,” kata Farida pada Hari Sabarno, purnawirawan TNI yang ketika itu mengetuai TPF. Jabatan politik tertinggi Sabarno: Menteri Dalam Negeri Kabinet Gotong Royong. Kini, dia mendekam di balik jeruji setelah dinyatakan terbukti terlibat kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran.

“Apalagi perempuan ini, banyak sekali tuntutan! Ini, kan, sudah di lapangan,” tutur Hari dengan gaya militernya.

“Bapak, kan, punya anak di sini. Bapak titip anak di sini.” Farida merendahkan suaranya dan bicara dengan nada sedikit merengek.

“Jadi kenapa?”

“Bapak lihat kelakuan mereka di sini. Sama juga seperti di Jakarta.”

“Bagaimana maksudmu?”

“Bapak turun ke Pidie, ke daerah-daerah di mana banyak anak buah Bapak.”

“Okelah!” Hari setuju, setengah membentak.

Tapi, Farida mengingat, TPF tidak bilang kapan turun ke daerah. Dua hari kemudian Farida mendapat informasi dari Ghazali Abas.

“Dik, besok mereka turun.”

“Jadi apa yang harus saya lakukan, Bang?”

“Kumpulkan korban.”

Farida lekas-lekas memberitahu beberapa korban, akan ada kedatangan anggota DPR. Rupanya, berita tersebut menyebar dari ke mulut-mulut dengan cepat. Hari itu, kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie dipenuhi orang. Truk dan mobil bak terbuka berjajar di ruas jalan. Sigli seperti sepotong kue kering yang digerogoti semut. Farida sendiri tak tahu berapa jumlah janda di Pidie. Saat itu sudah disiapkan mobil pick-up untuk para korban di Cot Keng. Korban dari Geumpang dan Tiro juga turun. Pemandangan kali itu tak terbayangkan. Sigli hitam. Jalan macet. Orang-orang membludak di kantor DPRK Pidie.

“Saya punya kawan wartawan, Nona namanya,” cerita Farida. “Saya jadi berani karena ada dia. Yang lebih berani lagi, kawan saya Noni, seorang dosen di Universitas Jabal Ghafur. Noni menikah dengan anggota GAM dan berada di luar negeri. Drum-drum dia tendang. Tidak mau berantam dengan serdadu. Mereka orang diperintah, kita cari bos-bos!”

Rupanya, tidak semua korban dibolehkan masuk. Ghazali Abbas dan Farida putar otak. “Pintu utama gedung DPR, kan, satu dibuka, satu lagi direkatkan. Saya bilang: Abang masuk ke dalam, nanti lepaskan perekat bawah dan atas pintu yang tertutup itu. Nanti saya kasih aba-aba.”

Sementara yang lainnya sudah berbaris, Ghazali Abbas bersiap-siap membuka pintu. Massa menerobos ke dalam. Rombongan di depan, sekitar 20 orang, tumbang ke lantai. Mereka lalu duduk tertib di lantai. Lima orang korban menuturkan cerita mereka, begitu pahit sampai mata Hari Sabarno berkaca-kaca mendengarnya. “Dari situlah, mereka turun ke kamp-kamp statis. ke Rumoh Geudong dan ke Bukit Janda. Beribu orang datang. Bertahap-tahap itu. Tidak terjadwal sebelumnya,” tutur Farida.

TPF turun ke desa-desa di Kabupaten Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Dari kasus penculikan, pembunuhan, penyiksaan sampai pemerkosaan yang dilakukan “aparat”, dikisahkan secara gamblang oleh masyarakat korban. Beberapa bulan kemudian, Wiranto yang saat itu menjabat sebagai Jenderal TNI, mencabut status DOM (Daerah Operasi Militer) di Aceh.

Farida Hariyani mendapat Anugerah HAM Yap Thiam Hien pada tahun 1998. Saat ini dia menjabat sebagai Direktur Pengembangan Aktivitas Sosial Ekonomi Aceh (PASKA). Di Cot Keng, tak ada warga yang tidak mengenalnya. ***