patani

PanaJournal – Di tengah kekerasan militer Thailand dan operasi para gerilyawan, masyarakat Patani berusaha mempertahankan identitas Islam dan Melayu. Mereka menolak hegemoni budaya Siam.

MOBIL yang saya tumpangi melaju kencang di tengah-tengah jalanan yang lengang, dalam perjalanan dari Kota Hat Yai ke Patani, salah satu wilayah di Provinsi Patani, Thailand Selatan. Waktu tempuh dari Hat Yai, kota ketiga terbesar di Thailand setelah Bangkok dan Chiang Mai, ke Patani sekitar dua jam berkendara.

“Dalam beberapa tahun terakhir, bom mobil sering meledak tidak hanya di Patani tapi juga di Hat Yai,” ujar Tuwaedaniya Tuwaemaengae, salah seorang aktivis di Patani, yang juga direktur Lembaga Patani Raya (LEMPAR).

Tuwaedaniya salah satu steering committee dalam workshop “International Youth Engagement in Governance and Conflict Mitigation in South East Asia” yang digelar di Hat Yai pada 27-28 Oktober lalu. Sembari menjadi peserta acara tersebut, saya putuskan menyambangi Patani, wilayah yang tengah dirudung konflik bersenjata di bawah pemberlakuan darurat militer itu, meski panitia sempat melarang.

Saya sampai di Patani pada 27 Oktober malam.

RAKAN PATANI

Sejumlah polisi dan paramiliter berseragam serba hitam, tampak menenteng senjata M-16, senter, dan metal detector. Mereka begitu teliti memeriksa tiap kendaraan roda empat yang melintas di sejumlah pos pemeriksaan di jalan raya di Kota Patani.

Sementara itu, di sebuah kedai yang letaknya agak menjorok ke dalam gang, tak jauh dari kompleks Universitas Prince of Songkhla, sejumlah anak muda berkumpul berbagi cerita, tentang kawasan yang dulunya dikenal sebagai penghasil karet itu.

Nama kedai itu adalah “Rakan Patani”. Kursi-kursi dan meja-meja kayu tersusun rapi di dalamnya. Lebih dari lima lampu pijar tergantung di langit-langit. Di sudut kiri kedai yang juga menyediakan kopi Aceh itu, tergantung pula sebuah papan tulis putih.

Seorang pemuda menatap layar handphone-nya lekat-lekat. Dia adalah Arfan Wattana, Ketua Forum Ikatan Remaja se-Patani (IRIS).

“Ada penembakan berturut-turut dalam tiga hari ini,” kata dia, menunjukkan foto dan posting-an di akun Facebook-nya, yang berisikan informasi tentang penembakan seorang pria yang menolak berhenti di pos pemeriksaan ketika diminta oleh polisi dan militer. “Nama pria yang ditembak ‘askar’ (sebutan bagi militer-Red) dua hari lalu itu adalah Nikpha bin Cek Pak.”

Affan dan anggota di organisasinya gencar mengejar kabar ihwal penembakan dan kekerasan yang dilakukan oleh pihak militer Thailand. Informasi yang didapat kemudian mereka publikasikan melalui media sosial.

“Biasanya pihak petinggi militer akan merespon dengan enteng bila ada penembakan masyarakat sipil,” ungkap Affan. “Mereka akan bilang, ‘dalam keadaan seperti ini, kesalahan dan kesilapan sering terjadi’.”

Lagu nasyid di dalam kedai kopi Rakan Patani terdengar hingga ke jalanan, tempat beberapa mahasiswa duduk menikmati jajanan kaki lima.

Di teras kedai tersebut, saya juga berjumpa dengan Heru Lesmanda, pemuda asal Kota Pekan Baru, Kabupaten Siak, Riau, yang juga tercatat sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri (UIN) Riau. Di Patani, Heru tengah menjalani program pertukaran mahasiswa. Ia dan sembilan mahasiswa UIN Riau lainnya belajar Universitas Prince of Songkhla, Patani. Jurusan mereka: Islamic International Study.

“Di sini fasilitas belajar lengkap. Tapi, jika ada yang banyak bertanya dan menyanggah dalam kelas, dosen tidak suka,” ujar Heru.

Mendapati hari-hari di Patani yang dirundung kabar kematian, Heru mengaku tergugah untuk melibatkan diri dalam diskusi-diskusi kritis mahasiswa. “Tapi saya tak terlalu berani maju ke depan karena saya orang luar,” kata dia.

Malam terus berlalu. Pukul 10 malam, orang-orang masih berlalu-lalang di sekitar kedai kopi Rakan Patani. Jelang kopi yang saya pesan akan habis, seorang perempuan muda dengan rambut tergerai dan tinggi semampai, dan senyum lebar yang selalu tampak saat ia bicara, memperkenalkan diri. Namanya Pakkamol Siriwat, 25 tahun, kandidat PhD di Universitas Cambridge, Inggris (Department of Politics and Social Studies), yang sedang mengerjakan penelitian untuk disertasinya di Patani.

Nama panggilan perempuan berlesung pipi itu: Naan. Ia Siam tulen.

Kami mengobrol tentang Patani. Ia juga bertanya-tanya tentang Aceh. Naan sedikit “mengenal” Aceh dari karya-karya seorang antropog yang menulis beberapa buku tentang kawasan Asia Tenggara, yakni Anthony Reid.

Judul disertasinya, kata dia pada saya di tengah-tengah perbincangan, adalah Sense of Belonging of Present Day Melayu Pattani Youth.

“Ada dua hal yang saya dapat di sini (Patani-Red) mengenai bagaimana masyarakat Patani mempertahankan budaya Melayu dan Islam. Pertama, dari keluarga dan selanjutnya sekolah (Tadika-Red),” kata dia, dalam bahasa Inggris.

Tadika adalah sekolah alternatif tingkat dasar dan menengah, yang digagas untuk menyediakan pendidikan Islam dan budaya Melayu pada siswa-siswa Patani, yang dari Senin hingga Jumat “dicekoki” pelajaran-pelajaran yang terintegrasi dalam “kurikulum Siam” di sekolah nasional.

“Meskipun pemerintah pusat Thailand melakukan asimilasi besar-besaran, masyarakat Patani masih bertahan dengan identitas Melayu dan Islam mereka,” kata Naan, dengan mulut dipenuhi mie bakso.

BRUTAL

Kata Tuwaedaniya, gerakan militer di Patani saat ini digawangi oleh Barisan Revolusi Nasional (BRN) yang aktif sebagai gerakan bersenjata. Dan BRN bukan satu-satunya. “Ada dua lainnya, meskipun tidak aktif dan konon berafliasi dengan pemerintah Thai,” ungkap ayah empat anak itu.

Sekitar 80% penduduk Patani merupakan etnis Melayu dan beragama Islam. Di Thailand yang berpenduduk sekitar 66 juta orang, mereka adalah kelompok minoritas. Dulunya, selama ratusan tahun, kawasan selatan Thailand merupakan wilayah Kesultanan Patani yang berdiri sendiri. Sejak tahun 1902 wilayah Patani berada di bawah pengelolaan pemerintah Kerajaan Thailand.

Menurut Ana Lehmann, penulis artikel Konflik Berdarah di Thailand Selatan, dalam merespon gerakan bersenjata di Patani, pemerintah Thailand mengandalkan sekitar 65.000 tentara, paramiliter, dan polisi. Militer juga mempersenjatai kelompok lokal Buddha dan memberi pelatihan senjata kepada sekitar 80.000 relawan.

Penampilan dan tindakan militer menghadapi para gerilyawan sangat brutal. Menurut organisasi Human Rights Watch, banyak warga muslim yang diculik, disiksa dan dibunuh. Militer bertindak di bawah undang-undang darurat dan undang-undang khusus lain, sehingga mereka luput dari sanksi hukum.

Di bawah pemerintahan Siam, nama “Patani” dicoba-kecilkan secara politis menjadi “Pattani”, yang terpisah dari Narathiwat dan Yala, di bawah Provinsi Songkhla. “Dulunya Patani merupakan kerajaan yang juga menaungi kedua wilayah itu (Yala dan Narathiwat-Red),” ujar Tuwaedaniya. “Penduduk Patani menggunakan bahasa Melayu yang sama seperti bahasa Melayu Kelantan, Malaysia.”

Penolakan penggunaan nama Patani juga terlihat dari rambu-rambu lalu-lintas dan plang penunjuk jalan yang dicorat-coret. Menurut Tuwae, itu bentuk perlawanan terhadap upaya “hegemoni budaya Siam” di daerah tersebut.

Lewat pukul 11 malam, saya meninggalkan kedai Rakan Patani. Esok hari saya juga akan meninggalkan kota ini—di mana sewaktu-waktu bom mobil bisa meledak dan menelan nyawa siapa saja.***

Leave a Reply

1 comment

  1. oakley

    Saved as a favorite, I really like your blog!