• Belas Kasih di Belantara Jakarta


    PanaJournal - Ini adalah cerita tentang belas kasih—jenis rasa yang konon langka ditemukan di rimba ibu kota. Seorang karyawati bernama Juliana menyelamatkan balita Iqbal Saputra dari siksaan sang penculik, Dadang Supriatna, setelah tak sengaja bertemu di halte bus TransJakarta.

    Untuk sampai ke kantornya di daerah Kota, Jakarta Utara, Juliana harus menumpang angkutan umum bus TransJakarta. Pagi itu, di halte Sawah Besar, dia duduk bersebelahan dengan bocah lelaki berusia kira-kira tiga tahun. Anak itu terduduk lemas dalam gendongan seorang lelaki, yang belakangan diketahui sebagai Dadang Supriatna, pacar ibu Iqbal yang menculik dan menyiksa si bocah lantaran dendam. Kasusnya sempat heboh diangkat media pada awal tahun.

    Juliana terenyuh melihat kondisi Iqbal yang tampak kepayahan. Di tangan dan kakinya tampak bekas lebam yang sudah membiru. Sesekali balita itu mendesis kesakitan. Juliana memutuskan membuka obrolan dengan Dadang, yang ketika itu mengaku (dan tampak meyakinkan) sebagai ayah kandung Iqbal. Menurut Dadang, mereka datang dari daerah Karawang, Jawa Barat, ke Jakarta untuk mengamen.

    “Ngamen kok, bawa anak, Pak?” tanya Juliana.
     “Dia ngotot ikut.”
    “Anaknya sakit apa?”
    “Ini, dipukulin ibu tiri.”

    Dadang lalu mengangkat kaus dan celana Iqbal, menunjukkan bekas-bekas lebam yang tampak sudah lama. Selama perbincangan, Iqbal hanya diam sambil sesekali mendesis kesakitan. Tatapannya kosong. Tak ada kata-kata keluar dari mulut si bocah. Saat itu, lidah Iqbal baru saja digunting oleh si penculik.

    Juliana melirik jam tangannya, menghitung waktu yang dibutuhkan untuk sampai di kantor. Di hatinya mulai terbersit niat untuk menolong Iqbal dan Dadang. Dia sengaja tak memberi uang karena takut uang itu tidak sampai pada maksud yang sebenarnya, yaitu memeriksa dan mengobati si bocah.

    Bus datang. Ragu-ragu, Juliana memasukinya.

    “Saat itu, saya masih dalam dilema, menolong atau tidak? Tergoda juga untuk memberi uang saja lalu langsung pergi ke kantor. Tidak perlu takut terlambat. Saya yakin itu yang akan dilakukan sebagian besar orang bila berada dalam posisi saya,” papar Juliana.

    Ketika sudah mantap memutuskan menolong Iqbal, Juliana berbalik, tapi Dadang sudah lenyap. Di hati Juliana timbul sebersit rasa menyesal—mengapa ada penderitaan di depan matanya tapi dia tak bisa menolong? “Saya pikir mungkin Tuhan punya rencana lain untuk menolong Iqbal, dan rencana itu tidak melibatkan saya,” kenang Juliana.

    Maka alangkah terkejutnya Juliana ketika berganti bus di halte Stasiun Kota, bertemu lagi dengan Dadang dan Iqbal. Kali ini Dadang tampak memamerkan luka-luka di tubuh Iqbal pada sejumlah ibu-ibu yang berkerumun. Juliana makin bingung melihat tingkah Dadang yang menjadikan Iqbal seperti “tontonan berbayar”.

    Tiba-tiba Iqbal kejang. Juliana setengah berlari, menghampiri Dadang. Kali ini tekadnya bulat sudah: harus menolong si bocah.

    “Pak, anak ini harus ditangani!” Juliana berseru.
    “Ah, dia memang biasa begini,” elak Dadang.

    Tak peduli dengan tanggapan Dadang yang cenderung datar, Juliana segera keluar dari halte. Ibu-ibu yang berkerumun, bubar. Juliana menyewa sepasang ojek: satu untuknya, satu untuk Dadang dan Iqbal. Dia sempat bingung ke mana harus mencari klinik karena tak begitu mengenal daerah tersebut. Juliana pun menginstruksikan kedua tukang ojek untuk membantunya.

    Klinik pertama, tutup. Klinik kedua, antrean praktik dokter terlalu panjang. Saat itu napas Iqbal sudah satu-satu dan dia mulai menangis kesakitan. Juliana panik. Apalagi, kedua tukang ojek tidak tahu lagi klinik atau tempat praktik dokter terdekat. Tapi, Juliana tidak mau menyerah.

    “Pak, kita harus cari lagi. Kalau tidak diobati, saya yakin anak ini tidak mungkin bisa bertahan,” kata Juliana, berulang-ulang.

    Tukang ojek yang memboncengkannya, heran. “Ibu ngapain rusuh, sih? Emang Ibu siapanya?”
    “Bukan siapa-siapanya sih, Pak. Tapi ini kan nyawa, anak kecil pula.”

    “Lah itu, Bapaknya kuatir juga enggak.”

    Dadang memang tampak tenang-tenang saja.

    Di klinik ketiga, Juliana ditolak karena tidak ada dokter anak. Di klinik keempat, belum sempat masuk, suster sudah buru-buru menolak dengan alasan tak punya alat. Juliana sempat ngotot minta bertemu dokter, tapi daripada berlama-lama berdebat dan menghabiskan waktu Iqbal, dia memutuskan mencari klinik lain.

    “Saat itu saya dalam hati merasa miris. Kasihan bener nasib ini anak. Sudah luka-luka, giliran ada orang mau tolong pun, jalannya berliku,” papar Juliana. “Tapi itu justru menguatkan tekad saya bahwa dia harus ditolong, bagaimanapun caranya.”

    Sampailah iring-iringan ojek di Puskesmas Pademangan. Satpam yang berjaga di pintu depan, sigap menyambut mereka. Iqbal segera ditangani oleh seorang dokter umum bernama Zakia Thalib. Kondisi Iqbal yang kritis dan menyedihkan segera menarik perhatian orang-orang di puskesmas tersebut. Selain lebam-lebam di sekujur tubuhnya, ada juga bekas sundutan rokok di puting susu, gigitan, dan luka karena benda tumpul. Ketika celana bocah kecil itu dibuka, tampak buah zakar Iqbal bernanah sampai terlihat dagingnya.

    Astaghfirullahaladzim…” desis Dr. Zakia berkali-kali saat memeriksa bocah kecil itu. Beberapa orang menitikkan air mata karena tak tega melihat kondisi Iqbal yang sangat mengenaskan. Iqbal sendiri hanya mampu menangis kesakitan.

    Begitu kejang Iqbal berhenti, Dr Zakia mengajak Juliana berembuk. Ia merasa fasilitas di puskesmas tak cukup untuk mengobati Iqbal. Karena itu, ia minta persetujuan Juliana untuk merujuk Iqbal ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut.

    “Ibu ini siapanya?”
    “Saya bukan siapa-siapanya, Bu. Hanya mengantarkan.”
    “Tapi, Ibu setuju kan, kalau anak ini kita rujuk ke RS?”
    “Ambulans itu berapa duit, Dok?”
    “Oh, gratis, gratis semuanya.”
    “Kalau begitu, langsung bawa saja,” kata Juliana, lega.

    Di luar dugaan, Dadang menolak Iqbal dibawa ke rumah sakit. Dia ngotot membawa Iqbal pulang ke Karawang. Juliana, yang berprasangka baik bahwa Dadang sekadar takut uangnya kurang, meyakinkan bahwa semua biaya gratis.

    “Bapak enggak ada Jamkesmas?” tanya Juliana.
    Dadang menggeleng.
    “Mau dibawa ke Karawang saja.”
    “Sekarang ibu tirinya di mana?”
    “Sudah dipenjara. Ini sudah ditangani sama Polres Karawang, kok,” Dadang terus mencoba meyakinkan.

    Saking mengerikannya kondisi Iqbal, semua orang di puskesmas berebutan menanyai Dadang. Di sinilah Juliana mulai curiga karena jawaban Dadang tidak pernah konsisten. Kadang ia menjawab Iqbal sudah disiksa sejak seminggu lalu, kadang dijawab baru kemarin. Tapi, saat itu dia mencoba maklum karena mungkin Dadang memang tak sanggup bercerita secara runtut.

    Dr Zakia kemudian mengusulkan agar Juliana menghubungi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk meminta advokasi karena kasus Iqbal sudah jelas terkait kekerasan dalam rumah tangga(KDRT). Juliana keluar ruangan untuk menelepon KPAI. Dari sana dia diinstruksikan untuk membuat laporan ke Polres setempat sesuai prosedur. Setelah kasusnya resmi ditangani kepolisian, barulah KPAI akan melakukan pendampingan tanpa dikenai biaya sedikitpun.

    Betapa kagetnya Juliana ketika dia kembali ke ruangan, Dadang sedang menandatangani selembar surat pernyataan. Rupanya, saking ngotot-nya Dadang membawa pulang Iqbal, pihak puskesmas akhirnya menyerah dan membuatkan surat yang isinya menyebutkan bahwa pihak puskesmas tak bertanggung jawab jika ada apa-apa dengan Iqbal, dan tindakan memulangkan Iqbal adalah murni keinginan Dadang sebagai ‘orangtua’.

    “Saya kecewa sekali,” kata Juliana. “Saya merasa kasihan dengan Iqbal. Kalau anak ini dibawa pulang, pasti tidak akan dapat perawatan yang layak. Dalam hati saya seperti ada pertanyaan yang berulang-ulang, 'Kenapa bisa lepas, Kenapa bisa lepas'?”

    Tapi semua sudah telanjur. Ketika hendak menandatangani surat pernyataan, Dadang mengaku tidak punya KTP. Juliana semakin curiga. “Pak, kalau ada apa-apa, nanti dikira Bapak lho, yang mukulin si anak. Kita ke polisi saja karena prosedurnya benar seperti itu,” bujuknya.

    Dadang diam. Satpam puskesmas lalu berinisiatif membelikan rokok dan makan siang agar Dadang tidak kabur. “Dikasih rokok si Dadang itu anteng,” kata Juliana, yang segera menelepon polisi. Tunggu punya tunggu, polisi tak kunjung datang.

    Bagaikan adegan film yang sudah diatur sutradara, di depan puskesmas lewat patroli dari Polsek Pademangan. Juliana dan satpam segera mencegat mereka.

    Bripka Putra dari Polsek Pademangan memasuki puskesmas. Dadang langsung terlompat dari duduknya dan cium tangan. Pertanyaan pertanyaan dari Bripka Putra dijawab dengan terbata-bata. Keterangan Dadang makin tak konsisten. Ketika ditanya dari mana Iqbal mendapat luka-luka di sekujur tubuhnya, Dadang menjawab bahwa Iqbal disiksa ibu tiri.

    “Di mana menyiksanya? Kapan?” Bripka Putra mencecar.
    “Di ruang sidang.”
    “Kok bisa menyiksa di ruang sidang?”
    “Ngg.. ibu tirinya bilang mau peluk dia untuk terakhir kalinya. Eh, tahu-tahu malah ditendang.” “Terus orang-orang lain diam saja begitu? Tidak ada yang menolong?”

    Dadang tidak bisa menjawab. Bripka Putra lalu minta bicara bertiga dengan Juliana dan Dr Zakia Thalib. Satpam diperintahkan untuk menjaga Dadang agar jangan sampai kabur. Bripka Putra menyampaikan kecurigaan dan ingin Dadang dibawa ke kantor secepatnya. Juliana setuju, meski di dalam hati dia masih berpikiran baik bahwa bukan Dadang pelakunya. Apa ada ayah tega menyiksa anaknya sendiri sampai begitu rupa?

    Persis ketika mereka sedang berdiskusi, dari kamar terdengar suara jeritan dan tangis Iqbal. Rupanya Iqbal sudah tak kuat lagi menahan sakitnya. Belakangan di RSUD Koja, Jakarta Utara, baru ketahuan bahwa tangan Iqbal patah di dua tempat. Dan yang mematahkan tangan si bocah tak lain dan tak bukan adalah Dadang sendiri.

    Berdasarkan penelusuran polisi, pernah ada pelapor yang melihat Dadang tengah mengancam Iqbal di depan WC umum. Saat itu Iqbal sedang menangis tersedu-sedu. “Mau diem nggak? Kalau nggak diem, dipatahin nih tangannya,” ancam Dadang. Si pelapor terkejut ketika Dadang sungguh-sungguh mematahkan tangan Iqbal, bahkan sampai dua kali. Malang, saat tiba bersama polisi, Dadang dan Iqbal sudah lenyap.

    Dadang segera dibawa ke kantor Polsek Pademangan dan Iqbal dirujuk ke RSUD Koja. Juliana ikut ke kantor polisi untuk memberi kesaksian. Bripka Putra sempat mau memukuli Dadang agar mengaku, tapi dicegah oleh Juliana. Dia takut kasus ini justru berkembang jadi salah tangkap. Beres memberi kesaksian, Juliana tetap masuk kantor seperti biasa. “Untung bos saya tidak pernah rese bertanya-tanya dari mana saja saya sampai terlambat setengah hari,” Juliana terkekeh.

    Dia memang tak menggembar-gemborkan tindakannya membawa Iqbal ke puskesmas. Ibu dua anak ini merasa tak ada yang terlalu istimewa dengan tindakannya itu. Maka ketika kemudian kasus ini menjadi besar dan dia tiba-tiba harus menerima wawancara dari berbagai media, juga tampil di televisi, Juliana canggung. Di kantor, dia dipuji-puji. Di rumah, suaminya mencandainya setengah menyindir, “Wah, sudah jadi artis kamu, ya.”

    Juliana pun kerap bingung menghadapi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang kadang aneh. “Misalnya, ada yang tanya saya terafiliasi dengan organisasi atau gereja apa. Lah, saya saja jarang ke gereja!” Warga Tambora itu tertawa, sembari mengakui dirinya bukanlah orang yang religius.

    Beberapa hari kemudian, Juliana mendapat info bahwa masa kritis Iqbal sudah lewat. Dia pun memutuskan menjenguk Iqbal di RSUD Koja. Di situ sudah ada tante dan kerabat Iqbal yang lain. Dari si tante, Juliana tahu, ternyata memang Dadang yang sudah menculik dan menyiksa Iqbal. Motifnya dendam pada ibu Iqbal, Iis Novianti, yang pernah jadi pacar Dadang.

    “Dadang dihadap-hadapkan dengan Iqbal, lalu Iqbal ditanya apakah orang ini yang sudah menyiksa dia,” cerita tante Iqbal, Irma Nurcahayanti. “Iqbal hanya bisa mengangguk, sambil ketakutan melihat Dadang. Ya sudah, Dadang langsung ditangkap.”

    September lalu, Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan vonis 13 tahun penjara untuk Dadang, tanpa banding. Juliana berharap, suatu hari nanti hukum di Indonesia dapat berbuat lebih dari sekadar mengirim pelaku kekerasan terhadap anak ke penjara.

    Hukuman kurung memang bisa jadi menimbulkan efek jera bagi si pelaku, tapi bagaimana dengan anak yang menjadi korban? Berapa banyak dari mereka yang mengalami trauma, dan tidak memperoleh pendampingan psikologis karena tak ada biaya?

    “Padahal, dengan proses penyembuhan yang tepat, kita bisa memutus rantai perilaku kekerasan berulang. Banyak, kan, para korban yang ketika dewasa justru jadi pelaku?” kata Juliana. “Kalau diterapi dengan baik, anak-anak ini justru bisa menjadi kuat dan menginspirasi sesama korban kekerasan untuk sembuh.” ***
    READMORE
  • Beyond #hashtags: Netizen's Outrage and Hope


    PanaJournal - The case of the regional elections (Pilkada) bill has brought the Democratic Party and its chairman President Susilo Bambang Yudhoyono into the spotlight. On Sept. 25, 130 members of the party walked out of the plenary session before voting began on the bill.

    As a result, only 135 lawmakers agreed on direct elections for regional heads, while 226 others wanted all regional heads to be chosen by local legislative councils. At 2 a.m. the next day, the House of Representatives passed the now controversial law on regional elections.

    Although later the Democrats’ Sutan Bhatoegana claimed that the President’s instruction was originally “all out” instead of “walk out”, the people already felt cheated.

    Earlier, Yudhoyono publicly broadcast his support for direct elections through his party’s YouTube account, “Suara Demokrat”. Hashtags like #shameonyouSBY, #shamedbyyou, and #SukaBohongYa (you like to lie eh?) enliven the Twittersphere. On Sept. 29, the latest hashtag #shamedbyyouagainSBY had been tweeted 40,025 times by 6:40 a.m.

    Are those hashtags forms of digital activism, or merely representations of middle-class fussiness? For the recently resigned Communications and Information minister Tifatul Sembiring, the second possibility is more plausible.

    Tifatul even accused the majority of Twitter users of being teenagers; which means their voices are irrelevant and unimportant. Tifatul also thought of the possibility of the government banning Twitter, just as the governments of Turkey, Saudi Arabia and Egypt did.

    Funnily enough, he voiced this thought through his own Twitter account, @tifsembiring.

    From this case we learn that the separation of the real world from the virtual world is no longer relevant. If the Internet is not seen as a valid form of another reality, the elites of the Democrats would not need to respond to any news emerging from cyberspace.

    If the President is not afraid that his image — which he has taken very good care of for the past 10 years — could be destroyed simply because of Twitter hashtags, he would not bother to clarify. And if indeed Tifatul believes Twitter users only comprise teenagers, why should he think of banning it?

    There is something bigger than middle-class fussiness in the case of the Pilkada law and hashtags that attacked Yudhoyono’s image. Currently, Indonesia has surpassed the era where people sit back and watch the elites fight for power. People want to do something, even if it is just to write a 140-character status or to push the “like” button on someone’s Facebook page.

    The scholar W. Russell Neuman writes that the public’s affective intelligence in political communication is affected by both anger as trigger and fear as repressor. Anger increases when people realize they have been treated unfairly by the ruling elite.

    They want to do something about it, but are afraid of what might happen to them as a consequence of their actions. This condition causes anxiety. One way to cope with that is to gather, share, strengthen and inspire each other to fight together. And this is where social media plays its biggest role.

    What happens now is this: people are angry because the ruling elite took away their democratic rights and are fed up because they feel cheated constantly by the President.

    They meet and share thoughts with each other on social media. People start to realize that they are not alone. Many are angry, disgusted and ashamed of the government. And this encourages taking action.

    On Sept. 28, people gathered to collect photocopies of their IDs on Sunday morning’s Car Free Day session at the Hotel Indonesia traffic circle in Central Jakarta. It was part of a social movement called “Indonesian people challenge [regional] election law”. In the book Networks of Outrage and Hope (2012), Manuel Castells mentions some characteristics of social movements.

    Although mostly beginning on the Internet, a movement becomes social when people start to occupy urban space, whether it is a public area or street demonstrations. It is precisely that hybrid between cyberspace and urban space that Castells called “the space of autonomy”.

    So, it is not appropriate to regard the hashtags phenomenon as mere political euphoria, in the same way that we should not define “digital activism” as being extremely talkative on social media.

    Social movements have to occupy both channels, especially considering that during President Yudhoyono’s second term, our Gini Coefficient (a measure of a country’s level of inequality, O meaning perfect equality and 1 meaning perfect inequality) has increased to 0.41 in 2011 from 0.3 in the Soeharto era. There are people without Internet access, and the middle class should be able to embrace them.

    Finally, whether digital activism eventually becomes nothing more than a bunch of tweets and Facebook statuses, or even a form of social change, will depend on two things. First, the extent to which people realize their potential power and are willing to fight for it, and second, the extent to which the government will listen to, and humbly engage, the voice of its people. ***

    As published in The Jakarta Post, October 2, 2014.
    READMORE
  • Death of Print and Rise of Long-Form Journalism


    PanaJournal - Print is dead. And long-form journalism is rising. The digital environment of Internet serves as the perfect backdrop platform for the pair. The Internet provides immediacy and brevity. It also recreates the world by making it more efficient and transparent, which are key to rapid progress of human civilization.

    Apparently, we aren’t going back to print nor to the pre-Internet era. We’re already spoiled by instant responses, lightning-fast pace, ease of analysis supported with transparent and verifiable data, and conciseness of information brought to us in written, visual, and auditory formats. In short, we are used to the conveniences made possible to advance our lives within a few keystrokes and several swipes.

    According to the Pew Internet Project, people particularly use the Internet for four distinct functions: communication, information gathering, personal and business transactions, and entertainment. Thus, we have better get used to with the new normal. We can take online courses with professors located across the Pacific Ocean, we certainly can skim and scan through information quickly too.

    Media experts said that print newspapers will be extinct within this decade, which has been prequeled by the massive drop of print advertisements. Already more than 50 percent of print journalists had been laid off and the growth of this profession is -6 percent (minus six percent).

    This figure showed the failing severity of the state of print publication industry. Graduates of journalism schools are among “the unemployable” job seekers due to lack of vacancies in the industry, as well as other liberal arts graduates. The few vacancies in the publishing industry are now filled by underpaid professionals.

    Because, apparently, being a journalist doesn’t require as rigorous a training like for being a medical doctor. And with a little bit of luck and many hours of self-taught skills, anyone with some knack of writing and excellent reasoning skills can literally break into this industry.

    Print books, print magazines, and print newspapers are likely to occupy museums in the near future. Just like rotary phones, which have been replaced by digital phones, mobile phones, and smartphones. And facsimile copier machines are being replaced by emails and PDF files. Interestingly, hundreds-page lengthy print books are now being replaced by long-form narrative non-fiction journalism.

    Note this. Long-form narrations are replacing lengthy books.

    But print books will be replaced by digital books, which is also called “ebooks” or “electronic books.” They are usually formatted as PDF, MOBI, and EPUB files, which can be read with any tablet computer with ereader apps, Kindle Reader, and Nook Reader.

    Print books of hundreds of pages will be replaced by short ebooks, which are essentially lengthy essays or long-form journalistic articles, due to shorter attention span in reading on computer screens. This means hundreds of print pages are getting streamlined into tens of pages of digital texts.

    Blame the short reading span due to using electronic reading devices. Paper-like reading screens like in Kindle Reader and Nook Reader should solve this problem, thus reading lengthy ebooks shouldn’t cause too much strain on the eyes.

    My Kindle reader application for iPad, for instance, is the home of 15,000+ ebooks now. Imagine how much physical space they would have required to store the same amount of print books in a brick-and-mortar home or office library. I collect various length electronically-published and print-turned-into-digital books. And among my favorites are long-form narrative non-fiction works.

    This shift in reading habit comes with numerous pros, cons, and tremendous opportunities and possibilities.

    Now is the right momentum to start online publications that publish lengthy journalism pieces like New Yorker and The Atlantic Monthly. More insights can be packed into such pieces. Unlike in brief reporting, in which journalists must write concisely without developing close rapport with readers, long-form journalism gives room to grow.

    An impressive case of transformation is Amazon Kindle Single. This Seattle-based book retailer pioneer is one of the most aggressive game changers in the publishing world. Amazon already acquired The Washington Post, which is one of the most prestigious print newspapers in the world.

    Amazon.com has been renowned for progressively selling, distributing, and publishing ebooks of various length via the Internet with their Web-based online retail platform since early 2000s, in addition to selling millions of consumer items through courier delivery. Amazon now offers ebooks called “Kindle Singles.”

    Kindle Single is a division that publishes carefully selected journalistic pieces and fictional novellas adhering to esteemed publishing standards. Most of them are of 5,000 to 20,000 words. Pretty short for books, but quite long for articles. And this “in between” length is likely to stay for a long time. More publishers are following its footsteps, including niche-specific ones, such as SheBooks.net and embooks.com.

    Here is the reason.

    With such massive overload of today’s information, readers expect writers and publishers to provide high quality content designed for quick enjoyment with the latest gadgets. Tablet computers like iPad and Samsung Galaxy enables the revolution of journalism from analog to digital. From print to digital. From pbook to ebook. From book-length content to long-form journalism content.

    It is interesting to note that with the demise of print industry, Web-based long-form journalism is on the rise. Granddaddies of narrative journalism, such as New Yorker, The Atlantic, The American Scholar, The Morning News, and The Walrus (Canada) are having new competitors, like Kindle Single (a part of Amazon.com), Aeon, Medium-Matter, Guernica, Byliner, Atavist, TheBigRoundTable, and curators like Longform.org and LongReads.com.

    For Indonesia, Panajournal.com is one of the pioneers.

    Long-form journalism has become more popular not because we read longer journalistic pieces, but because we read shorter books in digital format. And long-form journalism is an excellent substitute. Just by saving the long pieces and sending them to a tablet, we can read them at any time with the level of enjoyment of reading a print book. After all, reading attention span has shortened considerably.

    Storytelling has become more popular as well, as a way to balance out the robot-like digitalization of texts, images, videos, and audios. Compelling stories filled with inspiration, motivation, insights, and love bring out good feelings, as the “sterile” ambiance of high-tech environment may feel too “cyborg”-y, which can only be balanced by reminders of how much we feel as human beings.

    Long-form journalism is also a great medium for brand journalism, which is similar to advertorial but more sophisticated in presentation, delivery, and insights. “Brand journalism” gives a strong “after taste,” which “conventional journalism,” such as reporting and journaling, doesn’t. This trait alone is ideal for delivering “branded messages” with sophistication, so readers can still focus on the ideas and messages of the piece itself and not distracted by the brand.

    What is long-form journalism? Is it identical with “narrative nonfiction”? The answer is yes. It is about writing like telling a story, not reporting. Truman Capote in In Cold Blood (Saturday Review, January 22, 1966) wrote, “I got this idea of doing a really serious big work --it would be precisely like a novel, with a single difference: Every word of it would be true from beginning to end.”

    Traditional inverted-pyramid style of journalism is limiting in its structure and word count. It is also a bit awkward when telling the whole story of an incident. The writer’s biases are somewhat “hidden” behind facts and objective details, which usually don’t show much of his or her viewpoint, albeit implicitly.

    The former senior editor at The Atlantic Monthly once made a comment on what constitutes “narrative nonfiction.” He said, “I think [narrative nonfiction]... is essentially a hybrid form, a marriage of the art of storytelling and the art of journalism --an attempt to make drama out of the observable world of real people, real places, and real events. It’s a sophisticated form of nonfiction writing, possibly the highest form that harnesses the power of facts to the techniques of fiction, constructing a central narrative, setting scenes, depicting multidimensional characters and, most important, telling the story in a compelling voice that the reader will want to hear.”

    Essayists and columnists find writing lengthy narrative nonfiction pieces satisfying. They can include direct quotations, citations, and personal opinions without having to worry about the 800-word count limit of a regular op-ed column. They can include scenes and personal viewpoints as if they were creating a film. They can include anecdotal illustrations and deep analytical thoughts derived from various schools. They can be as physical or as philosophical as possible. They can be as literal or as figurative as possible. No one is policing them.

    Such unique traits are especially valuable in this age of storytelling marketing. Yes, its “for profit” side is as remarkable as its “non-profit” side.

    The latest trend in publicity is “no-promotion marketing” or “telling story without selling.” Such long-form narrative nonfiction format allows interviews and stories about a brand to flow naturally, creating the so-called “native” promotion. Just like when a professional photographer’s Instagram account showcases his portfolio, this mixed genre of writing provides a platform for telling stories about good (and bad) traits of a brand naturally and effortlessly.

    Peter Rubie in The Elements of Narrative Nonfiction wrote, “we use stories as a way of making sense of the world around us. We grow up with them, and we crave them like a fix. They are reassuring and comforting in some strange way, perhaps because of their structure and order and their predictability. As children, we often want to be read the same story again and again in an almost hypnotic fascination. But we approach puberty, it slowly dawns on us that like Santa Claus and the Easter Bunny, many stories are inventions. Despite this apparent “betrayal,” despite “real life” slowly impinging on our shrinking world of fantastic possibilities, we still want to believe in stories.”

    In short, stories have hypnotic qualities that mesmerize us and frame our thinking. And we feed on stories to nourish our mind and soul since the day we were born. It has been our programming, which isn’t going anywhere despite our aging.

    Steve Jobs of Apple computer is the poster child of “story economy,” which explains why people love Apple products. Simon Sinek in his book Start with Why wrote, “People don’t buy what you do; they buy why you do it.” And it applies to both for-profit and non-profit causes.

    How often do you hear stories about celebrities who are interested in humanitarian causes? George Clooney and Angeline Jolie, for example, have their own stories on why they fight for humanity. How often do you hear stories about scientists who are researching for a cure because of personal encounters with the disease? How often do you hear about how rich and famous individuals who had legal issues but eventually thrive?

    Most motivational and inspirational books are filled with stories and anecdotes. Stories about failures and successes give us an opportunity to learn. Contently and the Content Marketing Institute exemplify the latest trend in storytelling with impact. Sites like Upworthy, Mental Floss, and Good are receiving acceptance and popularity. They tell stories, touch people’s hearts, make them think and say “aha!,” and change lives everyday.

    Sure, a long-form journalism narrative nonfiction piece doesn’t necessarily convey feel-good messages. Its main purpose is answering our innate human quest on “why” something occurs in a more in-depth manner than what breaking news covers.

    After all, we live surrounded by stories and live for reading about and telling stories of ourselves, our works, and our hopes. And print is dead.***
    READMORE
  • A Lifetime Under A Flyover: The homeless of Mumbai, India


    PanaJournal - There are slums in Mumbai and then there are the homeless, a word that seems too benign for their condition. Under the broad flyover, connecting Chembur with Ghatkopar, is their home, an uneven ground strewn with pebbles, scattered with chicken feathers and trash. The traffic is blaring deafening horns from all directions. The air is full of dust and the smell of rot.

    AS SOON AS we reach this settlement, the women surround us excitedly, “Last night, they came in a taxi. They tried to drag out our daughter. We beat them and then they ran away.”

    They showed us a copy of the police report they had filed.

    “This is quite common,” says Shashikant Bhalerao, a social worker with Alternative Realities, a not-for-profit organization. “Sometimes, strangers lie down next to a sleeping couple and try to fondle the wife. Sometimes, there is gang rape. The women here can’t even shower with some dignity. People surround them and keep looking. Sometimes, strangers come and throw stones on sleeping women. These people think that the homeless have no dignity and will put up with anything.”

    There were five families settled under this section of the flyover. All these families are related to one another. They had all come from Sholapur, seven hours bus ride from Mumbai. One the other side of the giant pillars, there is another set of families. According to Alternative Realities, there are 150,000 homeless in Mumbai. This population is highly fragmented as small groups tend to settle around where they can find jobs or restaurants distributing away leftover food. Most of the homeless are migrants from other parts of Maharashtra, the same province containing Mumbai.

    Rati, an elderly woman, says, “I have been like this for more than 40 years. I have seen my husband die here, four of my children died here. I saw with my own eyes one of my girls get squashed by a truck right here. We just buried her near that pillar.”

    She hadn’t yet lost her capacity for tears. Shanti, a middle aged woman, relieves her of the memory.

    “Most of us have been around for more than 20 years. Many came as very young. We keep moving. When the government will throw us away from here, we will have to move again. We had no land back in Sholapur. How could we have survived there?”

    It seems almost impossible to get out. And I find it unimaginable to live in such conditions. Humanity seems to have completely failed these people.

    One family has a tattered mattress for a bed. The others are just using old plastic sheets. Every family has to do their own cooking, managed by burning some wood. A young couple has dug in four poles around their sheets and hung old sarees around these to get some privacy.

    “My sister got married to one of the men here. They just went to the temple and came back,” says Shanti, with a smile. I get lost wondering if anything could be more beautiful and more tragic than a wedding under such poverty.

    “Here, have some tea!” a teenage girl hands me a small plastic cup. I am startled at this unexpected hospitality.

    “Please sit down,” one young mother with a baby on her lap, invites me to sit on the only mattress they have in their settlement. I notice their meagre belongings, all wrapped up in three cloth bundles, next to the mattress.

    I ask them how they manage when it rains. “We just move our sheets and the mattress to the spots where there is no water.” But, it is common for the homeless to die from Pneumonia and Tuberculosis, particularly during the rainy season. Life expectancy is abysmally low and infant mortality rates are high.

    At that time of the day, the men had all gone away to work, day jobs: pasting Bollywood posters, digging roads, fixing gutters, cleaning streets; all jobs that the city needs to be done by someone. The women often work as domestic help, if they don’t need to take care of the children. Some are exemplary entrepreneurs, making baskets, charms, brooms, anything they can produce with their meagre means.

    Abhishek Bharadwaj, the founder of Alternative Realities explains, “In this city of glitz and glamour, the image of the homeless doesn’t fit in. Most people have a negative perception of them as drunkards and lazy beggars. The reality is that they have to work very hard to make a living. And their situation is extremely precarious. The unorganized nature of their jobs, the unlimited pool of cheap labour always available to replace them, the general perception of being unwanted and the continuous fear of being evicted; all these leave them with little bargaining power.”

    Anant is the only man around at that time, “Many days I don’t get any work. On a good day, I can get 200 Rs. Some days, I just get 50. Look at my fingers.” They were all bloodied from old wounds. “I get them from pulling ropes to carry baskets full of chicken over my head.”

    Suddenly, a truck appears and parks itself in this settlement of the homeless. Shantha, a teenage girl explains, “This truck parks here every night. It carries around chickens during the day. It is so smelly at night. See all these feathers here. There are many rats too. Some young babies had their fingers bitten off by the rats.”

    There was an abundance of babies and young children. The very young ones were on their mothers’ laps or inside makeshift cradles hanging from the iron beams of the flyover. One of them had caught jaundice. “No, I didn’t go to the doctor,” says his mother, still in her teens, “I just got this charm as a necklace.”

    I am distracted by the kids who have begun swinging from the clothes hanging from the flyover’s beams. Each one of them, in their attempt to outdo the other, grab me and pull me to applaud their swing as the most daring. Some bring kittens for me to see. I get the attention of Nakul, a boy of five or six, “I don’t go to school. There is so much work. During the day, I have to wash all the dishes and also bring water.”

    Nearby, a young mother sighs, “I want them to study and get out of here. But sometimes, I have to send them to ask money from people stuck in traffic.” Alternative Realities is working to encourage such families to send their kids to state run Anganwadis, centres for providing basic pre-school education and health and nutrition services. They have also built homeless libraries in a few settlements from donated books to arouse curiosity and inculcate a habit of reading.

    Jyoti, the girl who had handed me the tea, laughs, “You are holding your cup as if it is such a precious thing. You can throw it anywhere. There is so much trash around anyway.” She had been born under a flyover and had never known any other world.

    One lady approaches us to show her photographs, “These are for my ration card application.” She shows all of them one by one, 15 identical photographs. The ration cards, identity documents required to buy subsidized food under a state scheme, are prized possessions of the homeless.

    “The society needs to acknowledge its need for such people,” says Abhishek, “They are fully capable of sustaining themselves, unless they are disabled, mentally unstable or too old. But we need to ensure that they have proper documents like ration cards, election cards, etc. so that they can access the public support schemes for the urban poor. We are also campaigning for the city’s planning to consider their existence and their needs and accordingly provide for shelters or affordable housing. Finally, we need to change our negative perception of them. We tend to dismiss them so easily but once you meet them you understand how wonderful these people are and how their aspirations are not very different from ours.”

    The sun is setting. The women are patiently waiting for their men. The youngest baby is being cuddled by the elders. The children, who rarely hear a kind word from the outside world, are still swinging. The teenage girls are sweeping the area around their sheets, trying to keep it as clean as is possible in this setting. The traffic intensifies. Mumbai is dreaming of becoming Shanghai, hoping for more towering skyscrapers, neat boulevards and exclusive public spaces. The homeless are dreaming of a ration card, a small shelter, a night without fear of molestation and an escape for their children from under the flyovers. Will the city’s dreams carry along theirs too? ***
    READMORE
  • Farida dan Kampung Janda


    PanaJournal - Seorang insinyur mengumpulkan bukti serta mencatat pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia di Desa Cot Keng, Aceh. Temuannya mengegerkan khalayak ramai. Satu per satu kasus pelanggaran HAM yang sebelumnya ditutupi, terkuak.

    PEREMPUAN itu mengenakan pakaian dan jilbab serba hitam. Dia adalah Farida Hariyani, 48 tahun, seorang insinyur pertanian yang memilih menjadi aktivis perempuan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Farida mengawali perjalanannya dengan melakukan advokasi terhadap Desa Cot Keng, yang dikenal dengan sebutan Kampung Janda karena aksi tentara menghabisi para lelaki di sana. Peristiwa ini terjadi pada awal tahun 1990. Minggu, 7 Juni 2014 lalu, kami bicara panjang lebar di ruang tamu rumahnya di Kompleks Perumnas Rawa, Kecamatan Pidie.

    “Saya melihat kekerasan terhadap masyarakat dilakukan oleh negara. Manusia, kan, punya hak hidup. Tiap pulang kampung, selalu ada bunyi senjata menyalak. Pagi-pagi orang berbisik-bisik: Semalam ada yang dipukul? Ada yang ditembak?” kata Farida, mengenang serangkaian kejadian di kampung halamannya. “Saya tergugah. Rasa-rasanya ayam mati saja tidak begitu.”

    Farida lahir di Ulee Glee, Kecamatan Bandar Dua, Pidie Jaya pada 15 Januari 1966. Sebelum pemekaran pada tahun 2007, Pidie Jaya merupakan bagian dari Kabupaten Pidie. Lulus SMA Mugayatsyah Banda Aceh tahun 1985, Farida meneruskan studinya di Universitas Iskandar Muda Banda Aceh, Fakultas Pertanian, Jurusan Budidaya Pertanahan. Menjelang kelulusan, Farida sering pulang kampung ke Pulo Ulee Glee karena harus mengerjakan praktik lapangan sekaligus menyusun skripsi. Saat itulah, dia melihat segala bentuk kesewenang-wenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap masyarakat.

    Saat itu, desa-desa diberi kode: putih, merah, dan hitam. “Putih artinya tidak ada GPK, merah banyak GPK, sedangkan hitam adalah desa yang harus diawasi terus. Desa tempat saya tinggal kebetulan putih,” kata dia.

    GPK alias Gerakan Pengacau Keamanan adalah sebutan yang diberikan kepada Gerakan Aceh Merdeka (GAM) oleh TNI. Julukan tersebut dimaksudkan sebagai label buruk untuk GAM. Tapi, nyatanya, GAM tetap popular di tengah-tengah masyarakat.

    Farida membenarkan letak jilbabnya, lalu meraih toples di depannya. Sesaat kemudian, ditingkahi suara renyah kue kering, dia menuturkan hal yang melatarbelakanginya menyuarakan HAM dan mendampingi korban pemerkosaan serta tindak kekerasan.

    ***

    Pada tahun 1992, seorang keponakan laki-laki Farida yang tinggal di Medan, Sumatera Utara, pulang kampung. Berkali-kali Farida mengingatkan keponakannya itu untuk tidak keluar rumah lantaran keadaan rawan.

    “Kamu baru pulang, tidak boleh keluar sembarangan dulu.”
    “Suntuk di rumah. Memangnya kalau tidak salah, akan dipukul?”

    Farida tak mampu menahan niat keponakan laki-lakinya itu untuk pergi ke pos jaga, sekadar nongkrong dengan para pemuda desa. Sekitar pukul 20.00 WIB, melintas tiga tentara. Saat itu, setiap ada tentara yang lewat, masyarakat harus menyapa atau menegur tentara-tentara tersebut. Namun, malam itu, keponakan Farida dan kawan-kawannya lalai, barangkali karena terlalu asyik main catur. Tiga tentara lalu memanggil kawan-kawan mereka. Para pemuda desa dan keponakan Farida disuruh masuk parit ukuran tiga meter, lalu ditarik ramai-ramai. Karena badannya besar, ia kesulitan keluar. Bahunya lecet-lecet dan berdarah. Ia pulang lebam-lebam dan basah, sisa dimandikan dengan air comberan.

    Farida baru tahu keponakannya dihajar dan dikerjai tentara tatkala mendengar suara air di kamar mandi tengah-tengah malam. “Cek, betul seperti Cek bilang,” ujar Farida, menirukan ucapan keponakannya saat itu.

    Cek adalah panggilan untuk adik ibu atau adik ayah dalam bahasa Aceh.

    Tak hanya main hajar, tentara juga bisa menggunakan harta-benda penduduk kampung sesuka mereka. Suatu kali, ada perintah dari Keuchik (kepala desa) untuk mendata kekayaan penduduk kampung; TV, motor, bahkan sepeda. Farida protes.

    “Untuk apa semua ini, Pak Keuchik?”
    “Disuruh tentara!”
    “Iya, tapi untuk apa?”
    “Saya tidak tahu.”

    Rupanya, ujar Farida, tentara menggunakan harta-benda milik masyarakat tersebut untuk bersenang-senang. Motor keluarganya disuruh isi oli dan minyak penuh, lalu dibawa pergi. TV di rumah juga diambil. Dengan geram, Farida mengintip ke mana kendaraannya dibawa. Ada tentara yang rupanya belum bisa bawa motor, sambil operasi baru belajar. Ada pula yang pakai motor untuk memboncengkan perempuan. Farida bertanya pada dirinya sendiri, “Ada apa ini? Ditindas luar biasa! Tentara pinjam selama 10 hari. Kadang-kadang ada yang dibawa pulang sebulan, tak boleh tanya-tanya. Ada yang hilang juga.”

    Sebuah insiden akhirnya memutus habis kesabaran Farida: sandal adiknya hilang saat tentara datang mengambil motor. Dia yakin sandal itu diambil tentara karena di kampung mereka tidak pernah ada barang hilang. Farida semakin yakin sebab saat ke meunasah (surau), ia melihat si tentara memakai sandal milik sang adik. Dia lalu memutuskan pergi ke pos tentara untuk melaporkan hal tersebut kepada komandan. Karena motornya masih diambil, Farida naik sepeda. Dia juga tak bilang-bilang pada keluarga. Di depan pos, dia melihat beberapa tentara tengah berseloroh antara satu sama lain. Farida menyapa mereka dalam bahasa Indonesia. Tentara senang pada penduduk yang bisa bahasa nasional. Di Aceh, pada saat konflik, tak bisa berbahasa Indonesia adalah sebuah petaka!

    “Ada apa, Dik?” tanya seorang tentara, setengah merayu.
    “Saya mau jumpa komandan.”
    “Untuk apa? Sama kami saja.”
    “Nggak! Saya ada perlu sama komandan. Bisa panggil sebentar?” Farida sengaja bernada ketus.

    Komandan tentara keluar menjumpai Farida.“Pak, sepeda motor saya dipinjam berapa hari lagi? Saya, kan, mau pakai. Saya juga mau mengabdi pada negara, pada kampung saya. Saya ini orang pertanian. Saya mau kasih penyuluhan,” kata Farida.

    Si komandan membuka catatan, mengecek jadwal pengembalian motor. Farida menyeletuk, “Yang anehnya lagi, Pak, sambil ambil motor saya, nyuri sandal juga.”

    “Ah, nggak mungkin,” komandan tentara kaget mendengar kata-kata Farida. Kebetulan, ada sandal adiknya di atas anak tangga. Farida mengambil sandal tersebut dan menyodorkannya ke wajah si komandan, yang terperanjat dan langsung memanggil anak buahnya. Ia menampar si tentara yang mencuri sandal adik Farida. “Bapak tak usah tampar-tampar dia di depan saya. Bapak ajari saja anak buah bapak, jangan ada lagi kejadian seperti ini.” Farida berkata, dingin.

    Kira-kira dua bulan setelah kejadian itu, datang lagi kabar yang membuatnya marah. Seorang penjaga kebun kelapa milik keluarga menjumpai ibunya dan berkata, “Mi Wa, pohon kelapa di kebun dipotong tentara.” Farida berang. “Mereka (tentara-Red) tidak bilang apa-apa. Abang saya baru pulang dari Jakarta. Kata dia, ‘Jangan pergi ke pos tentara, nanti diperkosa.’ Saya jawab: ‘Saya kemarin duduk di tempat terima tamu.’”

    Farida ternyata ingin melabrak komandan tentara. Kali ini bukan komandan tentara di desa, tapi di kecamatan. Pasalnya, menurut si penjaga kebun, pohon-pohon kelapa yang ditebang untuk program ABRI masuk desa. Sebelum pemisahan antara TNI dan Polri pada 1999, keduanya tergabung dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Farida menghadap komandan dan berujar dengan nada tinggi, “Saya punya kebun kelapa dan sekarang di kebun itu sudah bisa main bola. Kami sebenarnya mengizinkan dipotong untuk kepentingan umum, asalkan minta izin.”

    “Oh,” kata komandan tentara tersebut, setelah mengingat-ingat ihwal tersebut, “Warga di situ bilang itu punya orang kaya. Kata mereka boleh.”
    “Kalau orang miskin mana ada kebun kelapa. Batang kelapa tidak tumbuh sendiri, Pak, yang tanam manusia."
    “Jadi bagaimana?”
    “Ya, bayarlah. Ayah saya tentara juga. Lebih gagah dari Bapak,” kata Farida, menceritakan kembali kejadian tersebut dengan tertawa lepas.

    Ayah Farida, Muhammad Daud Bugis, sebelumnya adalah Tentara Darul Islam di bawah pimpinan Teungku Daud Beureueh. Setelah Teungku Daud Beureueh turun gunung, tentara-tentara DI/TII diterima sebagai TNI. Muhammad Daud Bugis juga pernah menjabat sebagai camat. Setelah mendapat uang ganti rugi, Farida pun pulang. Tanpa dinyana, desa tempat tinggalnya gempar karena Farida pergi ke pos tentara. Ibunya, Fatimah, memarahinya. Ayahnya lebih marah lagi. Farida sampai harus menjelaskan berkali-kali, dia hanya menuntut ganti rugi atas pohon-pohon kelapa yang ditebang oleh TNI.

    “Katanya, Bapak tentara, pemberani,” kata Farida pada ayahnya. “Anak tentara, kan, harus berani juga.”
    “Tidak ada berani-berani! Duduk di rumah!” Ayahnya menghardik.

    ***

    Rasa geram dan pahit karena diperlakukan tak adil oleh tentara, semakin menjadi-jadi ketika Farida menjumpai kenyataan di Cot Keng, sebuah desa yang terletak di kaki bukit di kawasan Ulee Glee, Kecamatan Bandar Dua, Pidie Jaya, sekitar 175 km timur Banda Aceh. Daerah ini dicapai sekitar tiga jam berkendara dari Ibu Kota Provinsi Aceh. Nama desa tersebut, berasal dari kata Cot, yang berarti puncak; dan kereng: kering. Penduduk di Cot Keng, pada awal 1990-an sekitar 168 jiwa, dengan jumlah pria hanya sekitar sebanyak 21 orang. Mereka habis dibantai tentara.

    Minggu, 29 Juni 2014, saya menyambangi desa yang dijuluki “Kampung Janda” itu. Spanduk Calon Presiden Prabowo-Hatta terpampang di sejumlah pagar kebun milik warga. Jalan di sejumlah desa di kawasan Ulee Glee kebanyakan telah teraspal. Tapi, jalan menuju Cot Keng masih berkerikil dan berbatu. “Masih dalam proses. Akan diaspal,” kata seorang warga yang saya temui di pos jaga. Stiker bergambar Prabowo-Hatta dengan kopiah hitam dan gambar Burung Garuda merah ditempel di pos jaga itu.

    Saya pergi ke kios di dekat pos jaga, membuka obrolan dengan sejumlah pria di tempat tersebut, sekaligus mengutarakan niat kedatangan saya. Tiba-tiba, seorang pembeli menyambar obrolan kami. “Itu,” kata dia, seraya menunjuk spanduk Prabowo-Hatta di pagar kebun, “pembunuh orang Aceh.”

    Si pemuda itu lalu menghidupkan mesin sepeda motornya dan berlalu.

    Tak sulit menggambarkan Cot Keng. Ia tak jauh berbeda dengan desa-desa lain di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya, Aceh. Pohon pinang, kelapa, kedondong, cokelat, dan pohon pisang—paling tidak, satu dari jenis pohon tersebut—ada di setiap rumah warga. Sawah diapit oleh bukit-bukit yang berkelok-kelok. Permukaan tanahnya landai.

    Saya menemui Juwairiyah Ismail, 65 tahun. Dia berperawakan kecil dan berkulit gelap. Nada bicaranya nyaring dan meledak-ledak. Dia adalah salah satu korban konflik yang dibawa Farida ke Jakarta. Seorang lagi, Siti Aminah, tak bersedia diwawancarai. Dari Juwairiyah saya mendapatkan keterangan yang sama dengan apa yang diutarakan Farida, ihwal pembunuhan sejumlah lelaki di desa tersebut. Ibu empat orang anak itu berbicara dalam bahasa Aceh sepanjang wawancara.

    Pada hari ke-29 puasa, Senin tahun 1990, kata Juwairiyah, masyarakat di Cot Keng mengumpulkan uang untuk menyiapkan bubur di meunasah. “Di sini jika satu hingga 29 puasa, itu, masak kanji. Tapi kalau tutup puasa (29 puasa-Red), kami buat bubur,” kata dia, mengenang peristiwa 24 tahun silam. Tapi, tutur Juwairiyah, saat tentara menggeledah orang-orang di pos jaga tepat pada Hari Raya Idul Fitri, malapetaka itu datang. Di saku Munir, sekretaris desa, tentara menemukan secarik kertas bertuliskan “sumbangan”. Munir adalah suami Siti Aminah.

    “Kami kumpulkan uang buat bubur. Dikira tentara, itu sumbangan untuk GPK,” ungkapnya. “Semua dicari. Enam orang dihabisi. Munir ditangkap hari itu juga. Jasadnya lebih dari seminggu baru ditemukan. Sedangkan Pak Keuchik ditembak di Keude Ulee Glee. Jasadnya ditemukan di Blacan, Meureudu.”

    Suami Juwairiyah, Yusuf bin Muhammad Ali ditembak saat sedang bekerja di sawah. Sejumlah lelaki lainnya memilih lari meninggalkan kampung dengan hanya berbekal baju yang ada di badan. Istri mereka menganggap mereka telah meninggal. Diculik dan dibunuh! Setelah Keuchik Hanafiah alias Abu Cut meninggal, TNI menunjuk Muhammad Sufi Husein sebagai penggantinya. “Saya tak punya pilihan. Kalau tidak mau, akibatnya tak sanggup saya bayangkan,” kata pria kelahiran 1947 itu.

    Dia mengenang saat-saat sulit menjadi kepala desa di Cot Keng dari tahun 1990 hingga 1998. “Orang dipukul sampai pingsan, disuruh kasih air. Ketika terjaga, dipukul lagi,” kata dia. Saat TNI masih mencari-cari sejumlah nama pada secarik kertas celaka itu, selama tiga hari tiga malam Husein tidur di atas pohon mangga di depan rumahnya. “Tiap disuruh ambil mayat, mayat-mayat itu harus dibawa pulang dengan gerobak sorong,” ujarnya. “Saat itu tak seramai sekarang. Hanya ada 30 Kepala Keluarga (KK).”

    ***

    Farida pulang-pergi Banda Aceh-Ulee Glee untuk merampungkan skripsi. Pada suatu sesi konsultasi dengan pembimbingnya, Ir Abdul Gani Nurdin, Farida tak bisa berkonsentrasi. Dia teringat kekejaman yang terjadi di Kampung Janda. Farida kemudian menceritakan perihal tersebut pada Abdul Gani Nurdin, yang lekas tertarik. Sejak itu, mereka tak lagi banyak membahas tentang tugas akhir. Farida lalu memutuskan bekerja di Yayasan Masyarakat Desa (Yadesa) yang diketuai oleh pembimbingnya itu.

    Tugas mulanya adalah mencatat kasus pelanggaran HAM, pemerkosaan, dan tindak kekerasan di Cot Keng, juga menjadi penyuluh. Farida menjadi pegawai honorer di Dinas Kehutanan Pidie. Dia mengajar masyarakat Cot Keng membaca. “Kadang sepeda motor jatuh rantai,” kenang Farida. “Pakai lampu minyak, itu masih. Akhirnya di desa tersebut bisa masuk air bersih.”

    Farida juga fokus pada pengembangan ekonomi. Pasalnya, sepeninggal suami, para perempuan Cot Keng kebingungan bertahan hidup dengan anak-anak. Hidup mereka masih sangat bergantung pada suami. Farida membina mereka. “Kalau bilang HAM pada tentara, mana boleh masuk ke kampung itu. Harus penyuluhan.”

    Setelah reformasi, Farida dan Abdul Gani Nurdin berniat membongkar kejahatan negara terhadap masyarakat di Kampung Janda. “Farida, kita tunjukkan ke seluruh negeri. Bawa korban ke negara, biar negara tahu ada kekerasan yang negara lakukan,” kata Farida, menirukan ucapan Abdul Gani Nurdin padanya saat itu.

    Mereka tidur di rumah Munir Said Thalib di Bekasi. Waktu itu tahun 1998. Di Jakarta masih ada asap bekas pembakaran, sisa demonstrasi menuntut Soeharto mundur. Farida dan Abdul Gani Nurdin pergi ke Komnas HAM. Sayang, data yang mereka bawa ditolak karena berasal dari tahun 1990, sedangkan Komnas HAM baru berdiri tahun 1993. Mahasiswa Aceh di Jakarta marah. Kursi ditendang, kantor diobrak-abrik. Barulah data yang mereka ajukan diterima.

    Siti Aminah sehari dua kali pingsan. Perempuan itu trauma.

    Akhirnya data sudah masuk DPR, Mabes ABRI, dan Komnas HAM. Mereka berkata akan pikirkan Aceh. Ketika pulang, Munir minta surat pada Mabes ABRI agar Farida dan warga kampungnya dilindungi. Tak ada handphone. Lima belas hari kemudian, DPR RI turun ke Aceh. Farida diundang. Munir Said Thalib adalah aktivis dan pejuang HAM Indonesia. Ia meninggal karena diracun arsenik dalam penerbangan menuju Belanda untuk melanjutkan studi masternya di bidang hukum.

    Malam kedua mereka di Jakarta, Ghazali Abbas Adan yang saat itu anggota DPR RI asal Aceh menjemput Farida, Abdul Gani Nurdin, dan kedua korban: Juwairiyah Ismail dan Siti Aminah di rumah Munir. Kemudian dia membawa mereka ke rumah dinas di Kalibata. “Saya fasilitasi mereka. Fraksi PPP mendesak DPR RI. Lalu terbentuklah Tim Pencari Fakta (TPF-Red). Papua satu tim dan untuk Aceh satu tim,” kata Ghazali Abbas Adan, Selasa, 17 Juni 2014.

    Dalam kunjungan ke Aceh saat itu, Ghazali Abbas Adan bertindak sebagai penerjemah dari bahasa Aceh ke bahasa Indonesia, dan sebaliknya. Dia merasa berterima kasih kepada Farida. Kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang sebelumnya belum pernah terdengar, terkuak. “Sebagai dewan yang mewakili Aceh, saya sambut mereka,” ujar Ghazali. “Kami ingin seluruh Indonesia tahu ada pelanggaran HAM berat di Aceh.”

    Pada Pemilu Legislatif 2014 lalu, Ghazali Abbas Adan terpilih sebagai anggota DPD asal Aceh.

    ***

    “Terima kasih ya, Pak, sudah ke sini. Bapak ke lapanganlah,” kata Farida pada Hari Sabarno, purnawirawan TNI yang ketika itu mengetuai TPF. Jabatan politik tertinggi Sabarno: Menteri Dalam Negeri Kabinet Gotong Royong. Kini, dia mendekam di balik jeruji setelah dinyatakan terbukti terlibat kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran.

    “Apalagi perempuan ini, banyak sekali tuntutan! Ini, kan, sudah di lapangan,” tutur Hari dengan gaya militernya.
    “Bapak, kan, punya anak di sini. Bapak titip anak di sini.” Farida merendahkan suaranya dan bicara dengan nada sedikit merengek.

    “Jadi kenapa?”
    “Bapak lihat kelakuan mereka di sini. Sama juga seperti di Jakarta.”
    “Bagaimana maksudmu?”
    “Bapak turun ke Pidie, ke daerah-daerah di mana banyak anak buah Bapak.”
    “Okelah!” Hari setuju, setengah membentak.

    Tapi, Farida mengingat, TPF tidak bilang kapan turun ke daerah. Dua hari kemudian Farida mendapat informasi dari Ghazali Abas.

    “Dik, besok mereka turun.”
    “Jadi apa yang harus saya lakukan, Bang?”
    “Kumpulkan korban.”

    Farida lekas-lekas memberitahu beberapa korban, akan ada kedatangan anggota DPR. Rupanya, berita tersebut menyebar dari ke mulut-mulut dengan cepat. Hari itu, kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie dipenuhi orang. Truk dan mobil bak terbuka berjajar di ruas jalan. Sigli seperti sepotong kue kering yang digerogoti semut. Farida sendiri tak tahu berapa jumlah janda di Pidie. Saat itu sudah disiapkan mobil pick-up untuk para korban di Cot Keng. Korban dari Geumpang dan Tiro juga turun. Pemandangan kali itu tak terbayangkan. Sigli hitam. Jalan macet. Orang-orang membludak di kantor DPRK Pidie.

    “Saya punya kawan wartawan, Nona namanya,” cerita Farida. “Saya jadi berani karena ada dia. Yang lebih berani lagi, kawan saya Noni, seorang dosen di Universitas Jabal Ghafur. Noni menikah dengan anggota GAM dan berada di luar negeri. Drum-drum dia tendang. Tidak mau berantam dengan serdadu. Mereka orang diperintah, kita cari bos-bos!”

    Rupanya, tidak semua korban dibolehkan masuk. Ghazali Abbas dan Farida putar otak. “Pintu utama gedung DPR, kan, satu dibuka, satu lagi direkatkan. Saya bilang: Abang masuk ke dalam, nanti lepaskan perekat bawah dan atas pintu yang tertutup itu. Nanti saya kasih aba-aba.”

    Sementara yang lainnya sudah berbaris, Ghazali Abbas bersiap-siap membuka pintu. Massa menerobos ke dalam. Rombongan di depan, sekitar 20 orang, tumbang ke lantai. Mereka lalu duduk tertib di lantai. Lima orang korban menuturkan cerita mereka, begitu pahit sampai mata Hari Sabarno berkaca-kaca mendengarnya. “Dari situlah, mereka turun ke kamp-kamp statis. ke Rumoh Geudong dan ke Bukit Janda. Beribu orang datang. Bertahap-tahap itu. Tidak terjadwal sebelumnya,” tutur Farida.

    TPF turun ke desa-desa di Kabupaten Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Dari kasus penculikan, pembunuhan, penyiksaan sampai pemerkosaan yang dilakukan “aparat”, dikisahkan secara gamblang oleh masyarakat korban. Beberapa bulan kemudian, Wiranto yang saat itu menjabat sebagai Jenderal TNI, mencabut status DOM (Daerah Operasi Militer) di Aceh.

    Farida Hariyani mendapat Anugerah HAM Yap Thiam Hien pada tahun 1998. Saat ini dia menjabat sebagai Direktur Pengembangan Aktivitas Sosial Ekonomi Aceh (PASKA). Di Cot Keng, tak ada warga yang tidak mengenalnya. ***
    READMORE
  • Climbing with The Fire-Diggers


    PanaJournal - Hot fumes rammed in through my lungs. My cheeks burned. Have I caught fire? The wind had suddenly changed its course bringing along earth’s fiery belches. We should have heeded the banner at the entrance, “Temporary Closure”.

    WE WERE BEING SWALLOWED; choking inside a dragon’s entrails. My eyes couldn’t open. Could we run away? But any mistake meant death; an extremely acidic lake waited below. I crouched, and feeling the rocks, crawled away from this onslaught. Finally, breath! Eyes opened; we had reached the crater of Kawah Ijen.

    “Hello!” it was Yama, the god of death, sitting on a rock, holding a scepter. But close up, Yama was a small old man, with thin moustache and broken teeth, wearing oversized rubber boots. His crown was his headlight pointing skyward. Was he really Yama? “I am Papa Agus,” he clarified, “I work in the sulfur mines here. Don’t worry. This smoke is like free cigarette.” We were still alive.

    Located in East Java, Indonesia, Kawah Ijen is an active volcano that last erupted a decade ago. The volcano is 2,799 metres high and has a crater lake that is a kilometer wide. The nearest towns are Bondowoso and Banyuwangi, 50 kms on either side of Ijen. The nearest settlements were about 10km away.

    We had arrived at the Paltuding Base camp, the starting point for the trek to Ijen, after a back-breaking ten hour drive from Surabaya. The journey was only made bearable because of the several durian stops we made along the way. The lodge at the base camp was a tiny enclosure with a questionably stained bed, a phalanx of numb mosquitoes, and heavily cracked floor. When we asked about the toilets, the lodge boy smiled, “Very sorry, here only ‘natural’.” So it was, in freezing temperature, we would walk inside the dark forest to find a place worthy of ‘natural’.

    To kill time, we spent hours at the only warung (small shop) open for business, run by a loud, boisterous, hyper-happy mama with a rather small and timid husband. We played a simple game of cards, disturbed by a cat named Timur (East) every now and then, and counted the stars. We made friends with two students from Yogyakarta who were helping to rehabilitate hawk-eagles captured from poachers. They promised to take us for bird feeding the next day. They put live pigeons inside its enclosure to help the bird learn hunting again.

    That night, around 2 AM, we had begun our trek to the crater. We climbed slowly with the aid of a tiny torchlight; stopping every few minutes to unleash a volley of coughs whenever the sulfurous wind came by to warn us. Once at the peak, we came down to the crater along the steep and narrow half-trail. The whole mountain had become a chain of moans, coughs and spits. These were coming from the sulfur miners, climbing up from the crater. Each was carrying a heavy load of sulfur, put in two baskets hanging from a beam that they balanced over their shoulders. They too had ignored the closure warning.

    Over 350 people work as miners at Ijen, though at any given day, there are only about a 100. Most of these miners are from Rotorua, some come from Banyuwangi. They come after midnight, go up the 3km trail to the top of Ijen and then go down another 800 metres to the mines. A strong miner could do at most two trips in a day.

    At the crater, the earth was burning in three giant blue ovens; shifting shapes, imitating supernova; evil fairies that danced only at night; every night. The smoke hurled out of these arched over us into a buzzing tsunami. We were peeking into hell’s guts. Miners worked at the flames’ edges, breaking the cooled yellow newborn with rods.

    At sunrise, the blue fire disappeared. The lake shed its grey blanket; a turquoise soup in a wrinkled bowl. The lake is known to burp out fatal gases. Its calmness was eerie. Only yearning dead spirits could survive underneath.

    We went closer to the vents which were now hurling out giant white clouds. Ceramic pipes dug into these were drooling molten sulfur. It came out of the womb in bright orange, turning yellow soon as it spilled out and cooled. The flat sulfur chunks were cut and placed like long rabbit ears in the basket. Inside the basket, it cooled, sending out faint crackling sounds in the air, almost melodious.

    As we were climbing up to the crater rim again, we kept looking back at the destructive beauty of the landscape. Scraggy cliffs with tortured skin encircled the lake from one corner of which came out the smoke that was losing itself in the clouds. The low sun was still throwing out red and gold onto the clouds. Papa Agus joined us on, carrying the sulfur cakes.

    The volcano’s angry belches came again and again. Each time, we crawled away, blinded. My insides burned. My mouth frothed. But with his load, Papa Agus had nowhere to hide. He just kept his head down like a withering tree. He was moaning in exhaustion, “Ahhhh…. cough…spit..” The climb up to the peak was squeezing out every drop of his strength. He rested every two minutes. I tried to help him. But I couldn’t lift the baskets even one inch. He grinned, “Its ninety kg. I have been doing this for the last forty years.”

    Further up, we overtook a young miner, “Photo, photo,” he called us back with a smile. On the way down, Papa Agus became a whistling gazelle, moving in springy steps, almost dancing. We struggled to keep pace. “Faster,” he laughed, “You’re not seventytwo like me.” Dead tree stumps were scattered everywhere; bent, seemingly too late while running away from a catastrophe.

    Halfway down the slope, there is a small tea stall where miners took a break. We met Adi there. “See how my skin feels like,” he pulled down his shirt to expose his shoulders. There were two dark patches, where the beam for the load rested on his shoulders. “Touch it, touch it.” The patches were rough and flaky, like a snake’s shed skin. We saw some filled-up baskets left idle. “No one steals anyone else’s load. We all know each other.” Some do write their names on the beams. “That’s to recognize your load in case many of them are kept together.” One miner approached us with small carvings he had made with the sulfur: rabbit, panda, turtle, and hello kitty.

    Back at the Paltuding base camp, the miners had placed their loads in a queue next to the weighing station. They got seven hundred and fifty Rupiah for one kilo. A typical miner could make ten to fifteen dollars a day. They all greet us. Saleh Hidayat, a miner, and Pak Sukhandi, the truck driver stay back for a chat. With his glasses and hat, Sukhandi almost passes for a shy intellectual.

    Saleh has been mining here for 13 years. He has a son and a daughter, both going to school. “Life is not too bad,” he says, “Schooling is cheap, and the government hospital is free. My wife cooks a little everyday but it tastes good.” “No one has died here,” says Sukhandi, “It looks dangerous. And it feels very bad when the smoke comes at you. But so far, no one has died.” Papa Agus interjects, “But it can be very dangerous when it’s raining.”

    The miners who had already got paid were unloading the sulfur onto Sukhandi’s truck. Sukhandi explained that the sulfur is molten into blocks at Banyuangi and then to Surabaya for use in cosmetics, explosives and tires. Every day Sukhandi also collected the miners to bring them to their beautiful deadly workplace.

    Zul, one of the students we had befriended at the night before, came running, “The food has died. We can’t see feeding today.” We went anyway to see the hawk-eagle. It was kept in a huge netted enclosure to create some sense of the wild. Zul whispered, “Hide behind the bush. Don’t let the bird see you. Otherwise it will lose fear of humans.” On our way back we saw many tracks and smell; clear evidence that this place happened to be a favorite area for ‘natural’. Poor bird, by now it must have not only lost all fear of humans; it must have lost all respect for this species preoccupied with ‘natural’.

    We went back to the base camp where we met Papa Agus again. “When will you retire, Papa?” we ask as we say goodbye. He laughs, “Till I die, I will have to dig fire.” ***
    READMORE
  • Permainan Ingatan dan Kenangan


    PanaJournal - Jika ingatan dan kenangan suatu bangsa sering disebut memori kolektif, bagaimana dengan ingatan dan kenangan pribadi? Dapatkah ia direkonstruksi layaknya memori kolektif suatu bangsa?

    Judul Buku: Jalan Lain ke Tulehu
    Penulis: Zen RS
    Penerbit: Penerbit Bentang Pustaka, Mei 2014
    Tebal: 300 halaman
    ISBN: 978-602-291-040-4

    "MENYADARI bahwa ingatannya benar dan Gentur yakin dengan kebenarannya, dia merasa senang bukan main, perasaannya seperti melompat-lompat. Gentur merasa senang luar biasa karena dia tidak pernah ingat fragmen-fragmen itu. Sepakbola yang diingatnya, ya, ikatannya dengan Persib Bandung, klub kesayangannya sejak kecil. Gentur rasa-rasanya tak pernah didatangi oleh ingatan atau kenangan tentang klub sepakbola di Cirebon, selain sepakbola masa kecilnya di lapangan dan di jalanan kampung. Bintang Timur seperti raib begitu saja dari masa silamnya.

    Maka, ketika Gentur tanpa sengaja menemukan fragmen ini kembali, dengan cara yang sungguh mengejutkan dan tak terduga, dia merasa ada yang terselamatkan dari masa silamnya. Ada masa silam yang muncul dari ancaman kepunahan. Tanpa pernah pergi ke Tulehu, Gentur mungkin tak akan pernah berhasil menemukan kepingan sederhana masa silamnya ini.

    Akan tetapi, apa gunanya kepingan masa silam seperti ini? Apa faedahnya untuk hari ini? Gentur tercenung sendiri dengan pertanyaan itu. Tidak, mungkin benar memang tak ada faedahnya. Namun, kesenangan dan kegembiraan yang dirasakannya barusan itu membuatnya merasa itu saja sudah cukup. Tak harus semua ada faedahnya. Siulan dan gumaman sambil bernyanyi di kamar mandi juga tak ada faedahnya. Namun, toh orang-orang tetap saja melakukannya. Kesenangan kecil, kebahagiaan remeh-temeh, rasa riang yang walaupun hanya hadir sekejap, tak pernah sia-sia, dan jutaan orang selalu menantikan momen seperti yang sedang dinikmati Gentur ini." (Hal. 138-139)

    Ingatan dan kenangan bukanlah persoalan sederhana. Di dalamnya tersimpan harapan, hasrat, kekecewaan, rasa bersalah, kegelisahan, trauma, dan juga nostalgia. Nostalgia sendiri, jika dirunut akar katanya, berasal dari gabungan dua kata Yunani, ‘Nostos’ dan ‘Algos’. ‘Nostos’ berarti ‘kembali pulang’, sementara ‘Algos’ berarti ‘penderitaan’. Dengan demikian, ‘nostalgia’ kurang lebih bisa berarti: ‘penderitaan yang disebabkan oleh kerinduan yang tak habis-habis untuk kembali pulang’.

    Milan Kundera, sastrawan kelahiran Cekoslovakia, konon menulis akar kata ‘nostalgia’ itu dalam novel Ignorance---saya sendiri belum membacanya langsung. Namun, menilik pengertian yang diberikan Kundera, barangkali seorang wartawan bernama Gentur akan berbantah pendapat. Nostalgia, bagi Gentur, bukanlah satu penderitaan, melainkan sebuah permainan yang sanggup membuat ia berbahagia.

    Tahun 2000 Gentur ditugaskan meliput ke Tulehu, sekitar 30 km dari Kota Ambon, Maluku. Saat itu wilayah tersebut sedang dilanda konflik bersentimen agama. Diterjunkan ke daerah konflik, Gentur tahu ia akan menghadapi berbagai situasi pelik. Identitas yang melekat sering jadi penentu hidup atau mati seseorang.

    Batas sering digariskan begitu jelas dan tegas. Hanya ada “Islam” atau “Kristen”, “Pusat” atau “Daerah”, “Cina” atau “Pribumi”, “Kaya” atau “Miskin”, serta “Kami” atau “Mereka”. Singkatnya, hidup terlihat begitu hitam dan putih. Apa pun yang bertolak belakang atau berada di luar kategori harus disingkirkan.

    Apa yang bisa dilakukan Gentur? Tak banyak. Ia hanya berusaha menulis berita secara proporsional dengan angle yang mendukung perdamaian. Namun, sebagai pribadi, Gentur tahu ada sesuatu yang terasa lebih.

    Kelebihan itu terletak bukan pada kata-kata, melainkan pada ingatan, kenangan, serta nostalgia. Di Tulehu ia mendapati berbagai nostalgia datang silih berganti masuk ke dalam kepala, membuat pikiran hilir-mudik antara masa kini dan masa silam. Semua peristiwa seolah memacunya untuk menengok kembali satu masa yang sudah terlindas jauh.

    Dudi, seorang wartawan lokal, membawa Gentur menelusuri ingatan dan kenangan orang-orang Tulehu, Waai, Ambon, dan beberapa daerah konflik lain di Maluku. Lewat Dudi, Gentur paham, ingatan dan kenangan yang berbeda atas satu peristiwa yang sama, bisa menjadi akar konflik yang tak habis-habis antara dua kelompok.

    Said, tukang ojek sekaligus pelatih sepak bola anak-anak di Tulehu, membawa Gentur menengok dirinya sendiri. Ingatan dan kenangan tentang kegemaran bermain sepak bola dengan riang tanpa pretensi, serta cita-cita masa kecilnya yang terpaksa harus kandas.

    Frans, kawan lama Gentur yang pernah menjadi Frater, membawa ingatan dan kenangan Gentur menukik tajam ke sisi yang paling pribadi dan intim. Ingatan dan kenangan soal identitas diri, agama, dan juga Eva Maria---seorang gadis korban kerusuhan rasial di Jakarta.

    Semua hal itu berpilin dan berkelindan diantara berbagai peristiwa yang dialami Gentur selama di Tulehu. Di satu titik, Gentur pernah tercenung sendiri akan “permainan ingatan dan kenangan” yang sedang dilakoninya. Saat itu ia bertanya, “Akan tetapi, apa gunanya kepingan masa silam seperti ini? Apa faedahnya untuk hari ini?”

    Namun, tak lama kemudian ia sadar, bahwa tak selamanya semua hal harus berguna dan bermanfaat. “Siulan dan gumamam sambil bernyanyi di kamar mandi juga tak ada faedahnya. Namun, toh orang-orang tetap saja melakukannya. Kesenangan kecil, kebahagiaan remeh-temeh, rasa riang yang walaupun hanya hadir sekejap, tak pernah sia-sia...”

    ***

    Gentur sendiri tidak pernah benar-benar hidup secara fisik. Ia cuma seorang tokoh dalam novel Jalan Lain ke Tulehu. Novel perdana Zen RS yang pertama kali terbit Mei 2014 itu dengan apik menerangkan soal ingatan dan kenangan.

    Ingatan dan kenangan itu saling menumpuk dalam berbagai lapisan yang bermuara pada tiga soal pokok: sepak bola, konflik dengan sentimen agama di Maluku, serta lika-liku kehidupan Gentur sendiri. Pada perjalanannya kemudian, berbagai lapisan itu bercampur baur dengan banyak lapisan lain---lapisan ingatan dan kenangan milik orang lain yang menemani Gentur. Lapisan ingatan dan kenangan milik Dudi, Said, Salim dan Frans.

    “Kita semua sedang bersama-sama menulis sebuah epik kolosal,” kata Gentur pada Frans, ketika sedang menonton semifinal Piala Eropa 2000 antara Belanda dan Italia. Tiap orang, menurut Gentur, memang menulis kisahnya sendiri-sendiri. Namun, pada saat yang sama, kisah masing-masing itu tidak pernah betul-betul ditulis sendirian.

    “Kisah hidupku ditulis dan disusun juga oleh kisah hidup orang lain yang bertemu, mengenal, dan berhubungan denganku. Kisah-kisah yang saling bersilangan dan beririsan.” (Hal. 50).

    Permainan ingatan dan kenangan dalam Jalan Lain ke Tulehu diceritakan sepanjang 300 halaman. Tidak terlalu tebal, juga tidak terlalu tipis. Cocok dibaca ketika sedang melakukan perjalanan dengan kereta api ke kota kelahiran, atau ketika santai di rumah saat akhir pekan tiba. Struktur kalimat yang tidak bertele-tele---seperti karakter esai-esai Zen RS sendiri yang tersebar di berbagai media---membuat novel ini seperti sungai yang arusnya mengalir cukup deras, tapi tetap konstan dan terkendali. Dalam beberapa bagian, Jalan Lain ke Tulehu juga terasa seperti laporan feature di majalah bulanan: panjang, bernarasi, tidak terlalu banyak pernak-pernik detil, tapi tetap bernas dengan fokus yang terjaga.

    Di samping itu, Jalan Lain ke Tulehu juga menyiratkan satu hal penting: bahwa ingatan dan kenangan barangkali lebih baik dibiarkan mengalir begitu saja adanya. Tidak perlu akurasi detil yang terlalu ketat, atau berbagai usaha lain yang bertujuan membekukan suatu peristiwa secara rigid---layaknya mencampur aneka zat di sebuah laboratorium kimia. Sebab kehidupan, seperti kata pengarang, bukan bergerak dari waktu ke waktu, melainkan dari suasana ke suasana. Kurang lebih seperti jatuh cinta.***
    READMORE
  • Sisa Kejayaan Becak



    PanaJournal - Ada lebih dari 3.000 tukang becak di Jogjakarta yang masih beroperasi. Sebagian dari mereka sudah lepas dari para juragan dan memilih berusaha sendiri.

    BENGKEL SELUAS empat lapangan voli di Jalan Raya Bantul km. 5,5 itu didempeti toko peralatan bangunan yang dijaga dua pelayan. Dinding sampai atapnya berbalut besi. Dari jalan, bengkel bernama “Sinar Laut” itu tampak menonjol di antara toko-toko lain. Gerbangnya lebar dan seperti tak pernah benar-benar terkunci. Di dalam, bertumpuk besi-besi baru dan tua. Sinar Laut sekarang adalah hasil kemajuan usaha yang dibangun berpuluh-puluh tahun. Inilah bengkel yang pernah berada di puncak kejayaan produksi becak Jogjakarta.

    “Tahun berapa tu, taksi mulai masuk Jogja? Ya sejak itulah becak mulai terpinggirkan,” Andi Setyawan, pengelola bengkel Sinar Laut, membuka percakapan kami.

    Andi Setyawan merupakan generasi kedua dari keluarga Setyawati, pemilik bengkel bubut Sinar Laut. Penampilannya sederhana dan apa adanya. Matanya nampak berat, seperti lelah atau kurang tidur, tapi menyisakan semangat. Hidup Andi sekarang terdiri dari desing-desing palu beradu besi dan bunyi gemercik bunga api dari hulu las, serta riuh rendah tawar-menawar dalam proses jual-beli.

    Kalau tidak sedang sibuk melayani permintaan barang-barang hasil las atau mengawasi karyawan, Andi mengunjungi bengkel cabang yang dikelola kakaknya. Di benak lelaki yang umurnya saya taksir sekitar 40 tahun itu, tak banyak ingatan yang tersisa soal becak dan usaha legendaris yang dibangun orang tuanya.

    Pertengahan tahun 1970, Setyawati, pedagang kelontong dan tekstil keturunan Tionghoa, mulai merasa lelah dengan kerasnya kehidupan di Jakarta. Persaingan yang semakin tak sehat dan sentimen SARA yang sesekali muncul, mengganggunya. Mengandalkan keterampilan berdagang, Setyawati mulai mencari-cari peluang baru menyambung hidup, hingga akhirnya berlabuh di Jogjakarta.

    Di kota baru itu, Setyawati dan suaminya menemukan labuhan usaha: bengkel bubut bernama Sinar Laut yang nyaris bangkrut. Pemilik aslinya seorang Jawa, yang akhirnya melepas seluruh aset kepada keluarga Setyawati, pendatang yang justru menyelamatkan perusahaan.

    Bermodal pengamatan, jaringan bisnis yang menjanjikan, dan potongan-potongan besi, mereka lancar meladeni pesanan las, perbaikan rangka kendaraan (waktu itu sepeda motor sedang laris-larisnya), dan mulai merekayasa produk besi. Hingga kemudian, pasar meminta lebih: sebuah moda tak bermotor, beroda tiga, yang berpuluh-puluh tahun kemudian mengubah total wajah transportasi di Pulau Jawa.

    Perkenalan Sinar Laut dengan becak bermula dari permintaan seorang tukang becak untuk memperbaiki kendaraan miliknya. Setyawati menyanggupi. Bulan-bulan berikutnya membawa Sinar Laut pada jasa baru penyewaan becak, yang sebagian unitnya mereka bikin sendiri. Pasar, yang sebagian besar adalah tukang becak, mulai meningkatkan permintaan. Sinar Laut bersaing dengan bengkel-bengkel rakit yang hadir lebih dulu, seperti Tetap Jaya, Lei Kiong, dan Rocket.

    Merasa mendapatkan keuntungan kompetitif dalam rancang bangun becak, plus prospek pelanggan yang menggembirakan, pada akhir tahun 1971 Sinar Laut resmi menghasilkan produk becak melalui mekanisme pemesanan. Harga per unit becak waktu itu dipatok Rp 400.000,- dan laku keras. Tak sampai dua tahun, para juragan becak semakin banyak. Perlahan namun pasti, Jogjakarta menerima becak sebagai moda transportasi unggulan.

    Becak (bahasa Hokkien: be chia = kereta kuda) dipercaya lahir di Jepang sekitar tahun 1769, ketika seorang pemuda misionaris Amerika Serikat di Jepang bernama Jonathan Scobie berniat menciptakan alat bantu berjalan bagi istrinya yang cacat (versi paling akurat dibandingkan beberapa teori lain).

    Dalam perkembangannya moda ini disebut sedan-chair (becak tandu) atau pull-rickshaw (becak tarik), yang dalam bahasa Jepang disebut jinrikisha. Becak kemudian sampai ke telinga bangsawan di Tiongkok dan jadi primadona sampai 1870-an. Di Indonesia, Batavia tercatat sebagai kota pertama tempat kemunculan becak pada 1936, sekaligus kota pertama yang melarang becak pada 1988. Jogjakarta kini jadi kota dengan populasi becak terbesar di Indonesia.

    Dalam buku The Betjak Way: Ngudoroso Inspiratif di Jalan Becak, pengayuh becak yang juga aktivis media sosial Blasius Haryadi menuliskan bahwa cikal-bakal becak di Jogjakarta tercatat bermula pada 1950, ketika beberapa pengusaha keturunan Tionghoa membawa contoh becak dari Semarang. Pada masa itu, mulai muncul bengkel-bengkel perintis seperti Siong Hong dan HBH, yang membuat rancangan becak kayuh dengan pengemudi di belakang—berbeda dengan becak Sumatra yang pengemudinya duduk di samping.

    Pada era 1970-an, becak menjajaki karier sebagai moda “calon raja baru” di jalanan Jogjakarta. Desas-desus tentangnya terdengar dari beberapa wilayah di Semarang pada masa pendudukan Jepang. Bentuk becak yang lengkap dengan tiga roda, rem bertenaga tangan, dan aneka asesorinya, mulai melekat di benak masyarakat.

    Para pelanggan utama becak di Jogjakarta datang dari masyarakat lokal, para pedagang di Pasar Beringharjo Malioboro dan Pasar Kranggan, sampai wisatawan mancanegara yang mulai mencari alternatif tujuan wisata selain Bali. Kalangan Keraton waktu itu bahkan memilih becak bersama andong sebagai moda penting bagi para keluarga dan para abdi. Memasuki 1980-an, becak tidak tertandingi dan menjelma jadi primadona masyarakat. Di jalan-jalan kota, becak sangat dominan—menyusul popularitas piet onthel yang waktu itu mulai terganggu dengan kehadiran kendaraan bermotor pribadi.

    Masa-masa surut produksi becak mulai terasa pada tahun 2000. Selain taksi, sepeda motor pribadi juga mulai membanjiri jalanan Jogjakarta. Masyarakat yang menerima moda transportasi bermotor (yang secara teknis lebih hemat tenaga, dan menjamin kecepatan) meninggalkan becak yang dianggap tersisa hanya untuk keperluan wisata. Pesanan-pesanan unit becak yang dulunya dikuasai para juragan becak dalam kota kini mulai digeser pasar yang baru, eksklusif, dan sangat terbatas.

    Andi memandang perjalanan becak di Jogjakarta seperti halnya moda-moda transportasi lain. Ada kemunculan, masa kejayaan, kemudian meredup. Andi yang membangun keluarganya sendiri dari hasil usaha warisan orang tua mengaku, kini sangat sulit menggantungkan usaha bengkel dari sekadar membuat becak.

    “Pesanan (becak) bisa dibilang hampir tidak ada. Satu-dua saja, tiap beberapa bulan. Itupun, yang pesan kebanyakan orang luar,” jelas Andi soal produksi.

    Saat pasar domestik hampir mati, becak tak lagi banyak dicari. Menurut Andi, pesanan becak di bengkelnya kini lebih banyak dipesan oleh para kolektor Belanda demi keperluan museum, galeri seni atau perpustakaan sejarah. Pernah juga dikirim ke Australia untuk keperluan foto pra-pernikahan, riset, dan sebagainya.

    Ini jauh sekali dari ingatan masa kecilnya ketika bengkel bisa memproduksi 400 becak dalam setahun. Sementara bengkel Sinar Laut milik Andi masih bertahan dengan sisa-sisa kekuatan, beberapa bengkel lain seperti Pasti Jaya dan HBH bahkan sudah benar-benar berhenti membuat becak.

    Bagi tukang kayuh atau juragan becak, biaya membuat becak yang per unitnya kini bisa mencapai Rp4.000.000 , dinilai berisiko sebagai aksi investasi. Sementara para juragan mulai alih usaha, sisa-sisa tukang becak yang bertahan memilih membeli sendiri becak dari mereka yang bangkrut. Ketimbang menyewa becak dari kisaran Rp5.000-Rp10.000 per hari, mereka memilih jaminan. Demi meneruskan bisnis, para tukang becak “independen” ini terkadang masuk bengkel reparasi, seperti Sinar Laut.

    Meski pasar tak lagi bersemi seperti dulu, para tukang becak tetap memerlukan bengkel-bengkel reparasi. Harapan akan nasib baik belum benar-benar luntur. Ketika dana pemeliharaan agak berlebih sekadar untuk mengganti cat pelek dan meratakan permukaan fender (penutup ban), beberapa tukang becak masih akrab dengan bengkel reparasi yang khusus mengerti konstruksi dan cara kerja becak mereka.

    Saya menemui Dahar, tukang becak yang mangkal di sekitaran Pojok Benteng Kulon, 200 meter di selatan kompleks Keraton. Tukang becak yang kerap narik di sekitaran Prawirotaman serta Malioboro mengakui keberadaan bengkel-bengkel becak yang masih sangat diperlukan oleh mereka.

    Duduk mengawal jok becaknya di bawah terik matahari pukul sebelas siang, laki-laki paruh baya berkulit legam ini berujar, “Di Jogja, nama-nama seperti Sinar Laut dan Pasti Jaya dikenal oleh hampir semua tukang becak.”

    Dahar, yang sudah 10 tahun mengayuh becak, mengaku terlanjur nyaman dengan pekerjaannya. Dalam sehari ia mengaku bisa mengantongi Rp25.000. Sementara di musim liburan, pendapatannya bisa mencapai empat sampai delapan kali lipat. Meski banyak kehilangan penumpang yang dulu jadi pelanggan tetap, ia menilai itu semua wajar saja.

    “Orang-orang mulai berpikir serbacepat, Mas. Becak yang jalannya lambat, dipakai untuk nostalgia saja, bukan kerja,” katanya sambil terkekeh, menunjukkan gigi geligi yang tak lagi rata.

    ***

    Paguyuban-paguyuban tukang becak kini lebih banyak terkonsentrasi di pusat-pusat turis. Selain sekitaran Malioboro, daerah Prawirotaman dan kawasan baru di XT Square Umbulharjo jadi daerah favorit para tukang becak untuk memeroleh keuntungan lebih baik.

    Tak seperti pada 1980-an dulu, sasaran mereka kini adalah turis mancanegara (dengan tip yang lebih besar), turis domestik dari beberapa daerah di luar Jawa, sampai sisa-sisa pedagang batik dan hasil bumi di Pasar Beringharjo yang biasanya meminta jasa bongkar-muat barang.

    Sistem komisi yang terjalin antara paguyuban tukang becak dan para pengusaha restoran, toko batik-kaus, dan hotel-hotel jadi harapan tunggal menjaga eksistensi becak, yang kini lebih sering diangkat sebagai transportasi wisata. Tarif kecil dari penumpang dibalas besaran “tip” tertentu dari pemilik toko, yang mendapatkan pelanggan dari hasil antaran sang tukang becak.

    Hal sama dirasakan Dahar. Menurutnya, selama kerjasama bisnis terjalin antara tukang becak sepertinya dengan para pemilik usaha wisata, masih ada harapan hidup bagi becak.

    “Dari dulu sampai sekarang, tidak pernah ada tarif baku untuk becak. Semuanya berdasarkan kesepakatan. Jadi kalau ada yang mau ngasih lebih, wah itu rezeki sekali. Asalkan jangan kurang!” Tawa Dahar pecah.

    Berdasarkan Data Dinas Perhubungan Kota Jogjakarta tahun 2006, tercatat ada sedikitnya 142 paguyuban yang masing-masing beranggotakan sekitar 50 pengayuh becak. Sementara, jumlah becak hingga saat ini masih simpang siur, yakni sekitar 4.000-5.000 di seluruh Jogja (Institut Studi Transportasi ‘INTRANS’ pada tahun 2000 mencatat angka 20.000 becak).

    Aturan pembatasan jam operasi becak sempat terbit lewat Perda No. 6 tahun 1987. Lantaran dianggap terlalu menjamur, waktu operasi becak dikelompokkan ke dalam dua kelompok warna: merah dan putih.

    Becak-becak berbodi merah hanya boleh beroperasi pada siang hari, sementara becak-becak warna putih hanya boleh beroperasi pada malam hari. Bengkel-bengkel pun sempat diatur untuk menghentikan produksi becak pada tahun-tahun itu, akan tetapi Andi mengaku kala itu sebagai produsen ia agak membandel. “Kami tetap produksi,” katanya sambil tersenyum.

    Kini, pembatasan seperti itu tak diperlukan lagi. Populasi becak di Jogja terus berkurang. Pemerintah kota telah mengambil langkah pelestarian dengan menetapkan becak sebagai ikon wisata popular kota Jogjakarta.

    Jurnalis Reuters Dwi Oblo lewat sebuah tulisan feature di majalah National Geographic edisi April 2008 menggambarkan, sewaktu Pangeran Akishino, putra kedua Kaisar Akihito mengunjungi Wali Kota Jogjakarta Herry Zudianto pada bulan Januari tahun itu, ia dihadiahi cinderamata berupa syal batik dan miniatur becak dari besi. Bukti kebesaran citra becak sebagai bagian dari perjalanan budaya dua negara.

    Sebenarnya, sudah ada pihak-pihak yang secara konkret mengupayakan pelestarian becak sebagai moda transportasi. Hanya saja, rupanya ide-ide “inovatif” tak serta-merta diterima para pelaku bisnis yang lebih senang “apa adanya”.

    Pakar teknik Danang Parikesit, di bawah bendera Pusat Studi Transportasi dan Logistik (PUSTRAL) Universitas Gadjah Mada pernah bekerja sama dengan INSTRAL guna mewujurkan proyek yang mereka namai “Becak Modern”, tahun 2000. Pengamat yang juga menjabat Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia ini meluncurkan proyek pilot becak modern dengan bobot lebih ringan, desain lebih ergonomis dan kapasitas muat yang diklaim sedikit lebih besar, model alternatif untuk non-motorized transport. Sekaligus ditujukan untuk misi perbaikan kualitas udara yang mulai disesaki gas buang kendaraan bermotor.

    Waktu itu, restu proyek “Becak Modern” datang langsung dari Wali Kota Herry Zudianto dengan pendanaan yang dibantu GTZ dari Jerman, juga Toyota Foundation. Hanya saja, setelah berhasil membangun basis produksi di Berbah, Sleman dengan kapasitas produksi sebanyak 40 unit becak antara 2004 dan 2005, upaya itu tidak berlanjut. Selain karena kendala finansial, respon pasar ternyata tak seperti yang direncanakan.

    Andi Setyawan rupanya sempat mengikuti proyek ini dengan hati resah. “Kebanyakan tukang becak lebih memilih desain yang lama. Identitasnya kan di situ,” terangnya. Ia menambahkan, akan sulit mengutak-atik format becak yang terlanjur berkarakter sebagai bagian dari tradisi budaya orang-orang Jogja.

    “Waktu itu banyak yang lebih senang becak-becak lama dibantu perbaikan dana dan insentif pasar, tapi bentuknya jangan diutak-atik,” papar Andi.

    Dahar pun mengungkapkan pendapat senada. Sebagai tukang becak ia punya kedekatan hati dengan tunggangannya. “Becak saya ini sama dari sepuluh tahun yang lalu. Tidak pernah ganti, terlanjur nyambung,” ia mengaku. Dahar akan tetap menyetor uang sewa harian lima ribu rupiah kepada juragan, asalkan tetap bisa mengayuh becaknya.

    Demi kesempatan tiap hari menemui istri dan tiga anaknya di Bantul, Dahar mengaku tidak pernah menyesal sedetik pun berhenti sebagai awak truk ekspedisi Jawa-Sumatra dan kini hidup dari atas kendaraan roda tiga. Keyakinannya berbicara, becak akan memberikan jaminan rezeki tersendiri, kenikmatan yang tak bisa digambarkan dengan materi.

    ***

    Kenangan masa kecil Andi Setyawan tentang becak selalu sebuah gambar yang hangat, saat orang-orang berseru memanggil “Becak!” untuk menuju ke kantor dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Kini, meski pamor kendaraan ini telah jauh menurun, sejarah mencatat bahwa cita-cita Setyawati dan Sinar Laut yang dulu hanya mencoba-coba peruntungan di Jogjakarta dengan bengkel perakitan dan persewaan becak, jadi bagian penting dari sejarah moda transportasi roda tiga yang kini jadi milik dunia.

    Demi modernisasi pariwisata kota, becak-becak di Jogjakarta kini harus rela dilabeli pelat khusus kuning bertuliskan YB (tanda resmi moda tidak bermotor, juga diterapkan pada andong). Para tukang becak tradisional senior harus bersaing dengan para pengayuh-pengayuh muda yang memodifikasi becak mereka dengan mesin-mesin Honda dan Yamaha, berebut penumpang antara penggila foto wisata dan perindu nostalgia.

    Becak menikmati lembar-lembar sejarahnya sendiri. Menyaksikan tumbuh-kembang kota dengan polesan citranya yang beraneka-warna. Meskipun pengusaha seperti Andi berkata tegas bahwa becak tidak akan pernah hilang dari peradaban Jogjakarta sampai kapanpun, itu tak selalu berarti masa kejayaan itu akan kembali.

    Para pemangku kepentingan (stakeholder) becak, baik sebagai produk transportasi maupun instrumen budaya, punya penilaian tersendiri soal bagaimana moda tradisional tiga roda tanpa mesin, bisa bertahan di tengah gempuran teknologi transportasi canggih.

    Di saat roda bisnis secara nyata mengubah wajah dan tatanan kehidupan kota, orang-orang seperti Andi Setyawan berharap, kenangan becak tidak akan hilang dari ingatan orang-orang, meski kini dirinya sendiri lebih bergantung pada pesanan gerbang-gerbang besi kantor dan tiang-tiang ayunan.

    Dan dari orang-orang ulet seperti Dahar, saya belajar bahwa kecintaan pada sesuatu sebetulnya menciptakan ikatan pikiran dan jiwa yang kuat dan bertahan dalam waktu yang lama. Persis nasibnya yang bergantung pada si roda tiga.

    Sederas apapun arus perubahan zaman, sepertinya akan selalu tersedia ruas-ruas di jalan di mana becak mendapat tempat mangkal. Becak-becak itu diparkir berjajar, beserta pengayuhnya yang lebih sering sibuk dengan Teka-teki Silang—sambil menyaksikan manusia yang berubah perlahan-lahan. ***
    READMORE
  • Greyhound


    PanaJournal - Ketika kecepatan menjadi ukuran kesuksesan yang baru, PanaJournal terbit dengan kisah panjang tentang kehidupan. Sebuah upaya mengembalikan kita pada kemanusiaan.

    Kawan-kawan,

    Menjelang PanaJournal diluncurkan awal tahun ini, para wartawan dan staf pendukungnya berbincang tentang jurnalisme apa yang ingin dijalankan, dan apakah kiranya jurnalisme itu memang merupakan alternatif di tengah kebebasan, keliaran, dan kegilaan informasi yang merajalela.

    Kehendak kuat yang melahirkan PanaJournal, pada mulanya adalah obsesi kepada bentuk features panjang, yang tidak lagi mendapat tempat selayaknya dalam media cetak, maupun dalam kecenderungan jurnalisme mutakhir di dunia maya, yang seperti mengutamakan kecepatan di atas segala-galanya.

    Betapapun, gegar budaya bercampur eforia hura-hura media baru ini bukan suatu proses gratisan, karena selain kemangkus-dan-sangkilan yang telah diberikannya, tak kurang-kurangnya pemberantakan etika sosial telah dipersembahkannya pula. Kesimpangsiuran tentang apa yang boleh dan tidak boleh dalam kehidupan praktis masa kini, adalah situasi rawan yang memerlukan perhatian.

    Maka, jika dunia melesat terlalu cepat, PanaJournal akan memperlambatnya, agar manusia tetap menjadi manusia, bukan satu eksemplar produk budaya industri, yang menjual kemajuan teknologi komunikasi dengan prinsip menciptakan balapan greyhound: makhluk Tuhan yang tak tahu betapa kelinci yang dikejarnya hanyalah semu.

    Kawan-kawan,

    Memang benar, kemajuan yang dibangga-banggakan umat manusia hanya akan menjadi semu, jika tidak diimbangi kesadaran atas keberadaannya sebagai produk industri, dengan segala prinsip yang terdapat dalam dunia jual-beli. Dengan menyadari keadaan tersebut sebagai arus budaya utama saat ini, maka bukan terutama features panjang sebagai tujuan yang harus diberikan PanaJournal, melainkan cara pandang baru dalam melihat dunia ini.

    Dengan menyingkap dan mempreteli mitos tentang dunia yang dibentuk industri media itu sendiri, besar kemungkinan dunia bisa berwajah lain, dan langkah pertama tentunya adalah membebaskan diri dari arus utama pemberitaan yang tiada lebih dan tiada kurang hanyalah semu.

    Laporan tentang perjuangan Christie Damayanti, yang jiwanya justru menjulang dalam kejatuhan ragawinya, adalah pencapaian yang ingin ditunjukkan sebagai alternatif, atas berhala masa kini yang disebut sukses.

    Salam

    SGA
    READMORE
  • READ MORE POST